Home / Hukum / Perusahaan Leasing Kembali Berulah, Togar Situmorang: Polisi Harus Tindak Tegas
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Perusahaan Leasing Kembali Berulah, Togar Situmorang: Polisi Harus Tindak Tegas

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Perusahaan leasing kembali membuat ulah. Hal itu terungkap dari sebuah video yang viral di media sosial.

Dari video tersebut, diketahui sebuah perusahaan leasing menggunakan debt collector untuk merampas paksa kendaraan honda mobilio yang dikemudikan anggota Babinsa Semper Timur, Jakarta Utara, lantaran ada tunggakan kredit Clipan.

Tim gabungan Reskrim Polresta Jakarta Utara dan Kodim Jakarta Utara pun langsung bergerak dan telah mengamankan 11 orang pelaku. Para pelaku itu dijerat Pasal 335 ayat 1 dan Pasal 53 Jo Pasal 365 KUHP tentang ancaman kekerasan dan pencurian dengan kekerasan.

Kejadian ini mendapat perhatian khusus dari advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. Menurut dia, polisi diharapkan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku agar memberikan efek jera.

Hal ini sejalan dengan komitmen Kodam Jaya yangbsangat tidak mentolerir perlakuan dan tindakan dari pihak penagih utang yang melanggar hukum.

“Semoga bisa memberikan efek jera bagi perusahaan leasing yang menggunakan jasa debt collector secara melanggar aturan hukum. Dan bagi masyarakat, bisa menempuh jalur gugatan hukum bahkan tidak menutup kemungkinan hasil putusan pengadilan bisa mencabut usaha dari perusahaan leasing tersebut,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Rabu 12 Mei 2021.

Ia mengingatkan, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tentu memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Pandemi ini membuat tingkat pengangguran di negeri ini meningkat signifikan.

“Hal ini berkorelasi dengan penurunan perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kredit mobil di finance atau leasing yang kesulitan membayar kredit. Ini berbeda dengan sebelum adanya corona, di mana mereka bisa hidup dengan tenang dan lancar membayar kredit,” tegas advokat kelahiran Jakarta ini.

Pemerintah sendiri, lanjut Togar Situmorang, memahami kondisi ini. Itu sebabnya pemerintah memberikan relaksasi pembayaran di semua lembaga pembiayaan termasuk finance.

“Namun ada saja lembaga pembiayaan yang nakal tidak mengikuti arahan dari pemerintah ini. Bahkan tidak jarang juga mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan cara merampas kendaraan debitur di tengah jalan seperti yang terjadi di daerah Semper, Jakarta Utara,” ucapnya.

Togar Situmorang lalu menyinggung kasus serupa yang terjadi di wilayah hukum Jawa Timur, tahun lalu. Klien Togar Situmorang mengalami perampasan mobil oleh oknum debt collector dari salah satu leasing MTF, dengan menggunakan mobil yang memasang stiker logo ormas Batak.

“Kasus ini kami laporkan di Polres Sidoarjo. Namun sampai saat ini perkembangannya belum secepat yang dilakukan oleh tim Reskrim Polres Jakarta Utara. Mungkin karena kasus di Jakarta Utara melibatkan anggota Babinsa dari Kodam Jaya,” tutur advokat senior yang sering disapa Panglima Hukum ini.

Togar Situmorang pun mengingatkan tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1169/ KMK070/ 1991. Dalam aturan tersebut jelas mengatur kegiatan sewa guna usaha, di mana setiap transaksi sewa guna usaha itu adalah perjanjian yang harus ditaati dan diikuti dengan semacam perjanjian Fidusia.

“Secara hukum, perjanjian Fidusia itu tidak berlaku untuk eksekutorial dan dianggap itu sebagai utang piutang biasa, sehingga leasing tidak berwenang melakukan eksekusi seperti penarikan mobil,” ucapnya.

Togar Situmorang lalu mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, di mana eksekusi hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan.

“Jadi kita sangat menyayangkan masih adanya oknum debt collector atau matel yang mengambil paksa mobil milik masyarakat. Jadi tidak hanya matel saja yang dijerat, namun pihak leasing atau finance juga mesti dijerat Pasal 55 KUHP,“ tegasnya.

Ia pun mengingatkan perusahaan leasing agar tidak menggunakan debt collector atau matel karena sudah terbukti 100 persen disertai praktik kekerasan dan kriminal.

“Kami sarankan membuat MoU dengan salah satu perusahaan resmi. Misalnya PT Bali Global Service yang masih lingkup one stop service di Kantor Hukum Togar Situmorang. Kan bisa lebih profesional,” kata Dewan Penasehat DPP Forum Batak Intelektual, ini.

Khusus bagi masyarakat yang mengalami kekerasan dalam hal kredit, ia menyarankan agar bisa langsung melaporkan kepada pihak polisi, atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan.

Ini penting, sehingga mendapatkan kepastian hukum terkait kontrak Fidusia yang telah ditandatangani kedua belah pihak di luar pihak debt collector atau matel terkait pengambilan mobil secara paksa.

“Di samping itu juga masyarakat bisa melayangkan Surat Perlindungan Hukum kepada Presiden RI, OJK, Kapolri, DPR RI, Bank Indonesia, serta Ombusman RI,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalam Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar Selatan dan Kantor Cabang di Jalan Pengalengan Raya Nomor 355 Bandung, Jawa Barat ini. (KI-01)

Check Also

Janda Jadi Tersangka Perebutan Lahan, Togar Situmorang: Ada Dugaan Praktik Nominee

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kasus dugaan tindak pidana penganiyaan terjadi di sebuah lokasi proyek bangunan di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *