Home / Pendidikan / Saripati Skripsi Putu Ari Sagita: PERKAWINAN DENGAN KERIS, APAKAH SAH ?
Keterangan: Putu Ari Sagita (Istimewa)

Saripati Skripsi Putu Ari Sagita: PERKAWINAN DENGAN KERIS, APAKAH SAH ?

Denpasar (KitaIndonesia.Com)– Manusia dalam hidupnya tentu banyak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk menikmati alam, dan yang tak kalah penting ialah kebutuhan untuk memenuhi jiwa dan bathin nya seperti seksual. Kebutuhan seksual ini dapat diwujudkan dengan cara pembentukan keluarga dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat sakral dalam kehidupan manusia. Aspek yang membuat perkawinan itu dapat dikatakan sakral yaitu perkawinan erat kaitannya dengan agama. Dalam suatu perkawinan tidak hanya terdapat hubungan jasmaniah, namun terdapat juga hubungan bathiniah yang sangat berperan penting dalam sebuah perkawinan.

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, kedua belah pihak baik pihak pria maupun pihak wanita harus menyiapkan 2 (dua) hal. Dua hal tersebut adalah siap dalam hal mental dan siap dalam hal materiil. Siap dalam hal mental artinya kedua belah pihak harus siap setelah melangsungkan perkawinan status mereka akan beruhah menjadi suami/bapak bagi pria dan istri/ibu bagi wanita. Kemudian, siap dalam hal materiil artinya kedua belah pihak setelah melangsungkan perkawinan harus siap untuk menafkahi anak dari lahir hingga tumbuh dewasa.

Dalam kehidupan di masyarakat, perempuan yang hamil di luar kawin lumrah terjadi. Dalam peristiwa hamil diluar perkawinan yang sah tersebut terjadi karena 2 (dua) faktor. Faktor yang pertama adalah pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab setelah menghamili pasangannya dan faktor yang kedua adalah pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu namun pihak pria lebih dahulu meninggal dunia sebelum keduanya melangsungkan perkawinan. Kemudian, agar tetap dilangsungkan perkawinan dan anak yang dikandungnya tetap mendapatkan status yang sah menurut Adat maka pihak laki-laki digantikan dengan keris sebagai purusa. Perkawinan dengan keris merupakan sebuah perkawinan yang dilangsungkan dimana pihak pria digantikan atau disimbolisasikan sebagai purusa di Bali. Mengapa keris ? Karena keris di Bali memiliki filosofi yang kental sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, serta keris juga merupakan perlambang dari ajaran umat hindu.

Jika perkawinan dengan keris ini dilihat dari segi yuridis maka Berkaca pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, perkawinan hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Tidak melakukan perkawinan antara seorang perempuan dengan perempuan (lesbi), tidak melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), tidak melakukan perkawinan antara manusia dengan hewan dan tidak melakukan perkawinan antara manusia dengan benda mati yang dalam hal ini adalah keris. Hal tersebut dikatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan unsur subjek hukum perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, jika perkawinan dengan keris ini dikaji dalam sastra agama hindu yang terdapat dalam Manava Darmasastra IX. 96 yang berbunyi “Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah. Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah.” Yang artinya adalah Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagaman karena itu ditetapkan di dalam veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya. Kemudian, jika dilihat dari aspek theologi hindu Theologi Hindu menurut Mpu Acharya Jaya Nanda, terdapat 3 (tiga) jenis perkawinan. Ketiga jenis perkawinan tersebut, antara lain:
1. Senggama yaitu perkawinan antara tubuh duniawi;
2. Semana yautu mengawinkan pikiran (menyatukan pikiran, menjadikannya satu tujuan yang sama);
3. Samyoga yaitu mengawinkan jiwa mereka.
Jika dilihat dari ketiga jenis perkawinan tersebut, Mpu Jaya Acharya Nanda berpendapat bahwa perkawinan dengan keris tidak memenuhi aturan dasar perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan dimana pihak pria digantikan atau disimbolkan dengan keris dilihat dari aspek yuridis maupun agama khususnya hindu adalah tidak sah. Jika perkawinan dengan keris ini tetap dilaksanakan di masyarakat tentu akan berdampak kepada anak kedepannya. Karena, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” artinya, jika orang tuanya tidak melakukan perkawinan sebagaimana mestinya antara pria dan wanita maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang tidak sah. Hal tersebut tentu akan berdampak kepada psikologis anak jika anak tersebut mengetahui bahwa dirinya bukan anak yang sah atau anak bebinjat .

Hendaknya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan adanya pengaturan mengenai sanksi bagi pihak yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 angka 1. Kemudian, hal tersebut juga harus didukung dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan dengan keris. Selain itu, perangkat desa juga harus terlibat langsung dalam mencegah perkawinan yang dilakukan dimana pihak laki-laki digantikan dengan keris dengan alasan hamil di luar kawin, seperti membuat suatu peraturan tingkat desa (awig-awig) yang membuat efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Dengan begitu tidak akan ada lagi perkawinan yang dilakukan dengan keris ke depannya dan terciptanya hak seseorang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang di atur pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (KI6)

Check Also

Kebun Indonesia Raya Gelar Kelas Kreatif Bagi Anak-Anak

Karangasem (KitaIndonesia.Com)– Kebun Indonesia Raya Karangasem – Bali menggelar Kelas Kreatif bagi anak-anak Kampung Ujung, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *