Home / Hukum / Perkara Tanah Keranga, Mantan Anggota DPRD Mabar Divonis Ringan
Suasana sidang perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemkab Manggarai Barat. (istimewa)

Perkara Tanah Keranga, Mantan Anggota DPRD Mabar Divonis Ringan

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang putusan kasus pengalihan aset tanah milik Pemkab Manggarai Barat di Keranga, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat 18 Juni 2021.

Sidang yang digelar secara virtual ini dipimpin Hakim Ketua Fransiska Paula Nino, didampingi Hakim Anggota Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis ringan untuk terdakwa atas nama Andi Riski Nur Cahya D, yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Andi Riski divonis pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp400 juta subsider 3 bulan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp450 juta subsider 1 tahun penjara.

Vonis terhadap mantan calon wakil bupati Manggarai Barat pada Pilkada Mabar 2020 ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 8 tahun penjara dengan denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara.

Adapun kerugian negara dalam kasus yang melibatkan Andi Riski mencapai Rp25,154 miliar, berdasarkan harga pasar tanah tahun 2016 (untuk tanah Sukri, Supardi, Suaib) yang dijual Terdakwa kepada Rudianto Sulistiawan.

Untuk putusan ini terdapat Disenting Opinion (DO) dari Hakim Nggilu Liwar Awang. DO khususnya terkait unsur secara melawan hukum terkait peralihan tanah sebagaimana diatur Pasal 24 UU Pokok Agraria.

Hakim Nggilu Liwar Awang yang merupakan salah satu hakim yang memutus bebas mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean dalam kasus pengalihan aset di Kota Kupang ini berpendapat bahwa pengalihan tersebut oleh fungsionaris harus berdasarkan kesepakatan masyarakat adat.

Artinya tanah tersebut belum ada bukti kepemilikan Pemkab Manggarai Barat berupa sertifikat. Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak terbukti.

Bersama Terdakwa Andi Riski, Majelis Hakim juga memutus perkara yang sama untuk lima terdakwa lainnya. Untuk Terdakwa Haji Sukri, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,38 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Untuk kasus Haji Sukri, kerugian negara mencapai Rp14,376 miliar yang dikonversi dari luasan tanah dan nilai jual kepada Rudi Sulistiawan.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 9 tahun penjara dan denda Rp850 juta subsider 6 bulan penjara.

Vonis 6 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan penjara juga dijatuhkan Majelis Hakim untuk Terdakwa Dai Kayus. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp900 juta subsider 4 tahun penjara untuk kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 3,606 miliar ini.

Vonis untuk Terdakwa Dai Kayus juga lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 8 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara.

Selanjutnya untuk Terdakwa Ente Puasa, dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan penjara. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp857 juta subsider 1 tahun penjara.

Vonis untuk Terdakwa Ente Puasa juga lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 8 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan penjara serta uang pengganti Rp1,970 miliar subsider 4 tahun penjara.

Adapun kerugian negara dalam kasus yang melibatkan Terdakwa Ente Puasa sebesar Rp1 miliar lebih berdasarkan perjanjian jual beli tanah.

Untuk Terdakwa Supardi Tahiya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 4 bulan penjara. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 725 juta subsider 1 tahun penjara.

Dalam kasus dengan Terdakwa Supardi Tahiya ini kerugian negara mencapai Rp4,7 miliar lebih, berdasarkan konversi luasan tanah dan perjanjian jual beli dengan Rudi.

Vonis untuk Terdakwa Supardi Tahiya lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 10 tahun penjara subsider 6 bulan penjara dengan denda Rp850 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp725 juta subsider 5 tahun.

Terakhir untuk Terdakwa Mahmud Nip, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 4 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar subsider 1 tahun penjara.

Dalam kasus dengan kerugian negara mencapai Rp1,95 miliar ini, vonis untuk Terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 850 juta subsider 6 bulan penjara serta uang pengganti Rp1,8 miliar subsider 5 tahun penjara.

Untuk perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (KI-01)

Check Also

Pelapor Sudah Cabut Laporan, Togar Situmorang Berharap Kejari Badung Terapkan Keadilan Restoratif

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Tim advokat dari Law Firm Togar Situmorang masing-masing Advokat Muchamad Arya Wijaya, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *