Home / Politik / Perkara LPPDK Nol Rupiah, Ini Penjelasan KPU dan Bawaslu Bali dalam Sidang DKPP
Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali saat mengikuti sidang DKPP secara virtual. (humas dkpp)

Perkara LPPDK Nol Rupiah, Ini Penjelasan KPU dan Bawaslu Bali dalam Sidang DKPP

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Perkara Nomor  125 – PKE – DKPP/ IV/ 2021, di Jakarta, Jumat 18 Juni.

Perkara ini diadukan oleh Ketut Adi Gunawan. Adapun yang diadukan Pengadu adalah I Dewa Agung Lidartawan, Anak Agung Gede Raka Nakula, I Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darma Sanjaya, dan Luh Putu Sri Widyastini (ketua dan anggota KPU Provinsi Bali), masing-masing sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Pengadu juga mengadukan Ketut Ariani, I Ketut Rudia, I Wayan Widyardana Putra, I Wayan Wirka dan I Ketut Sunadra (ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bali), masing-masing sebagai Teradu VI sampai Teradu X.

Dalam sidang yang berlangsung secara virtual tersebut, para Teradu didalilkan bekerja secara tidak profesional dalam menindaklanjuti aduan masyarakat atas nama Gede Suardana pada tanggal 20 Juni 2019.

Pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran UU Pemilu perihal keterangan tidak benar dalam  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) milik Calon Anggota Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan 5 Nomor Urut 10 untuk DPRD Provinsi Bali atas nama Dr Somvir, dari Partai NasDem.

Para Teradu justru tetap mengesahkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Bali 2019. Padahal, menurut Pengadu, terdapat kejanggalan dalam LPPDK milik Somvir yakni senilai Rp0, dengan saldo awal yang dicantumkan oleh yang bersangkutan sebesar Rp1.000.000.

Namun faktanya di lapangan, banyak dijumpai baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye (APK) atas nama Dr Somvir.

“Perkara ini telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Bali, namun tidak ditingkatkan ke penyidikan bukan karena analisa dan pertimbangan subtantif,” tutur Pengadu.

Pengadu menambahkan, hal itu karena ketidakmampuan Bawaslu Provinsi Bali secara profesional me-manage waktu untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Misalnya saja saksi ahli, pakar hukum, dan lain sebagainnya.

Tak hanya Bawaslu, KPU Provinsi Bali juga dinilai Pengadu lepas tanggung jawab terkait verifikasi LPPDK Caleg nol rupiah ini. Para Teradu justru melempar pemasalahan ini kepada auditor LPPDK yang telah ditunjuk sebelumnya yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) K Gunarsa.

“Seharusnya, KPU mengarahkan auditor yang telah ditunjuk untuk lebih teliti dan fokus mengerjakan atau melakukan verifikasi LPPDK para Caleg,” ujar Pengadu.

Dalam sidang perdana ini, para Teradu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan terhadap dalil yang disampaikan Pengadu.

I Dewa Agung Lidartawan, selaku Teradu I yang didamping Teradu II hingga Teradu V, menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan tugas dan kewenangan secara profesional dan transparan terhadap hasil audit dana kampanye yang ditetapkan dan diumumkan kepada publik.

Dalam hal ini, kata Agung Lidartawan, KPU Provinsi Bali telah membuka ruang bagi para pihak untuk mengajukan aduan dalam rangka pengawasan terhadap hasil audit dana kampanye seluruh partai politik dan peserta Pemilu.

“Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang telah dicatat oleh parpol khususnya Partai NasDem, menjadi bahan audit bagi KAP K Gunarsa yang menyatakan hasil audit dana kampanye Partai NasDem adalah Patuh,” ujar Agung Lidartawan.

Tidak hanya itu, tahapan laporan dana kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 juga diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bali. Hal itu untuk memastikan seluruh tahapan pelaporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Teradu VI sampai X (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali). Para Teradu telah menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Gede Suardana terkait LPPDK nol rupiah Caleg dari Partai NasDem ini.

Menurut Ketut Ariani, selaku Teradu VI, Pengadu terlalu cepat menarik kesimpulan dengan menyebut Bawaslu Provinsi Bali tidak profesional dalam menangani laporan. Sebab laporan tersebut sudah diproses di Sentra Gakkumdu Provinsi Bali.

“Namun demikian, Penyidik Kepolisian Daerah Bali dan Jaksa Kejaksaan Tinggi Bali tidak sependapat dengan kesimpulan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali,” tegas Ketut Ariani.

Sidang kali ini dipimpin oleh anggota DKPP Dr Alfitra Salamm sebagai Ketua Majelis, dengan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Bali Dr I Made Wena. (KI-01)

Check Also

DKPP Akan Sidangkan Kasus LPPDK Nol Rupiah Caleg di Bali

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjadwalkan sidang kasus dugaan manipulasi Laporan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *