Hukum

Perkara Gugatan Wanprestasi, Togar Situmorang Hadiri Persidangan Setempat di Malang

KitaIndonesia.Com – Advokat senior Dr Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA bersama tim dari Law Firm Togar Situmorang bertandang ke Kota Malang, Jawa Timur, Jumat 13 Mei lalu.

Kehadiran pengacara kondang ini dalam rangka menghadiri proses PS (Persidangan Setempat) atas perkara gugatan wanprestasi Nomor 490/ Pdt.G/ Dps, yang diajukan pihak Penggugat IMS. Togar Situmorang bersama tim merupakan kuasa hukum pihak Tergugat, Ganuni.

Usai PS, Togar Situmorang menegaskan bahwa PS ini penting dilakukan agar ada keyakinan Pimpinan Majelis Hakim dalam perkara gugatan wanprestasi ini dalam memutuskan secara real setelah melihat dari konstruksi hukum, terutama atas objek lahan berupa tanah juga bangunan yang berlokasi di Kota Malang.

Pasalnya, demikian Togar Situmorang, Penggugat menggugat Tergugat justru jelas-jelas menyalahi aturan hukum. Apalagi Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp2,5 miliar yang dibuat di Kantor Notaris Hartono justru tanpa persetujuan sah dan tanpa dihadiri Tergugat di hadapan Notaris Hartono.

Bahkan dalam persidangan, saksi fakta dari Penggugat menyatakan bahwa hutang Alm ABS jumlahnya tidak sampai Rp2,5 miliar.

“Ini jelas sangat bertentangan. Apalagi oleh Tergugat, objek lahan dan bangunan berupa rumah di Malang sebagai pemilik sah dalam sertifikat untuk membayar hutang Alm ABS tersebut, sangat keberatan,” tegas Togar Situmorang.

Pengacara kelahiran Jakarta berdarah Batak ini menambahkan, Akta Pengakuan Hutang dibuat antara Alm ABS dengan Penggugat IMS, malah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Ganuni tanpa hak atau izin Ganuni.

“Bahkan ada dugaan, Sertifikat Hak Milik Tergugat Ganuni dicuri Alm ABS dari Tergugat. Kondisi hukum seperti sudah jelas tidak bisa dibenarkan oleh aturan hukum,” tegas Togar Situmorang.

Dalam sidang terdahulu, Law Firm Togar Situmorang sudah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas Gugatan Wanprestasi Nomor 490/ Pdt.G/ Dps ini. Dalam Eksepsi dijelaskan bahwa Tergugat sesungguhnya tidak ada hubungan hukum secara aturan hukum negara dengan Alm ABS.

Sebab Tergugat hanya secara lisan diakui sebagai istri sah dari Alm ABS. Karena itu, agak aneh jika Tergugat ikut diseret dalam gugatan wanprestasi untuk diminta pertanggung jawaban hukum oleh Penggugat IMS.

“Apalagi Alm ABS yang saat bergulirnya gugatan wanprestasi atas Akta Pengakuan Hutang ini telah meninggal dunia. Seharusnya dengan sendirinya wajib batal demi hukum dan bukan malah Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan atas nama Ganuni (Tergugat) yang ditahan tanpa hak oleh pihak Notaris Hartono dengan Penggugat IMS,” kata Togar Situmorang.

Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana ini menegaskan, awal permasalahan hukum terkait pinjam meminjam dana apabila salah satu pihak dalam ikatan pengakuan hutang sudah mati dan tidak ada hubungan dengan Penggugat, maka sesuai ketentuan hukum Sertifikat Hak Milik wajib diKembalikan kepada pemilik aslinya, dalam hal ini kepada Tergugat Ganuni.

“Terkait sertifikat tersebut, telah dilaporkan ke Polda Bali. Namun pihak Terlapor Notaris Hartono maupun
IMS belum kooperatif untuk datang dan diminta keterangan. Kami harapkan penyidik Polda Bali segera bisa menindaklanjuti aporan tersebut,” ujar Togar Situmorang.

Ia pun berharap, atas fakta persidangan dari saksi yang telah hadir maka Ketua Majelis Hakim perkara gugatan Nomor 490/ Pdt.G/Dps secara hati nurani bisa menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seorang ibu rumah tangga bernama Ganuni, terutama agar Sertifikat Hak Milik Ganuni dapat kembali.

“Kami juga berharap Ketua Majelis Hakim menolak gugatan wanprestasi Nomor 409/ Pdt.G/ Dps yang diajukan Penggugat IMS ini secara keseluruhan,” harap Togar Situmorang.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, jika terjadi wanprestasi atas suatu perikatan maka yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian adalah pihak yang lalai atau yang menyebabkan kerugian sendiri.

Dalam kasus ini, demikian Togar Situmorang, maka pihak yang bertanggung jawab adalah Alm ABS yang telah menerima dana pinjaman dari Penggugat IMS.

Namun karena Alm ABS sudah meninggal dunia, maka seharusnya Akta Pengakuan Hutang tersebut gugur atau batal demi hukum. Apalagi cacat Akta Pengakuan Hutang yang dibuat para pihak.

“Sehingga tidak beralasan hukum untuk menarik Tergugat (Ganuni) dalam gugatan wanprestasi yang bukan sebagai pihak yang lalai untuk memenuhi kewajiban prestasi dan bukan pula pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat (Ganuni) justru merasa dirugikan karena Sertifikat Hak Milik tanpa izin secara hukum telah dibuat jaminan,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur No 22, Denpasar Timur; Jalan Pejaten Raya Nomor 78, Jakarta Selatan; Jalan Terusan Jakarta Nomor 181, Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani, Bandung; serta JalanbRaya Gumecik Gg Melati Nomor 8, By Pass Prof IB Mantra, Ketewel, Bali ini. (KI-01)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button