Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Periksa Mantan Bupati di Bali, Togar Situmorang Berharap KPK Bekerja Profesional dan Transparan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa NPEW, mantan bupati di salah satu kabupaten di Bali. Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung KPK Jakarta itu terkait dugaan korupsi DID tahun 2018.

Selain NPEW yang pernah menjabat bupati selama dua periode, KPK juga memeriksa salah satu petinggi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Pemeriksaan NPEW ini mendapat tanggapan beragam dari publik, termasuk advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA.

“KPK tentu punya kewenangan memeriksa setiap pejabat atau mantan pejabat, karena hal itu telah diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Selasa 16 November 2021.

KPK, imbuhnya, mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan pedoman ini, diharapkan KPK bisa maksimal menjalankan kewenangan tersebut.

“Terkait masalah salah satu mantan bupati dua periode di Bali ini, ada dugaan gratifikasi saat digelar persidangan pada Pengadilan Tipikor tahun 2019 lalu. Kabarnya ada lobi gratifikasi dengan pejabat Kemenkeu RI sehingga kabupaten yang dipimpin NPEW pada tahun 2018 mendapatkan DID sebesar Rp51 miliar,” papar Togar Situmorang.

Ia pun berharap, KPK dapat bekerja profesional, transparan dan segera menetapkan status Tersangka kepada mereka yang ada dalam pusaran gratifikasi DID ini.

“Ini penting, agar ada kepastian hukum,” tandas Togar Situmorang, yang juga salah satu aktivis penggiat anti Korupsi ini.

“Apalagi YP dari Kemenkeu RI juga telah divonis dan dipenjara beserta RS. Begitu juga anggota DPR, AS. Di mana dalam dakwan jaksa ada delapan daerah yang telah menggunakan jasa YP, termasuk salah satunya kabupaten yang dipimpin NPEW pada 2018, membuat terobosan di Provinsi Bali,” imbuhnya.

Togar Situmorang tak menampik, KPK masih sangat hati-hati untuk menetapkan NPEW sebagai Tersangka, apalagi sampai melakukan penahanan. KPK karena masih mendalami peranan masing – masing pihak, termasuk NPEW.

“Sehingga publik dibuat penasaran dan menunggu kegiatan KPK tersebut untuk sampai pada tahap penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa, baik penahanan maupun penangkapan para Tersangka,” tandas pemilik Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Provinsi Bali di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, Jalan Teuku Umar Barat Nomor 10 Denpasar, dan Jalan Raya Gumecik Gg Melati Nomor 8 Ketewel, By Pass Prof IB Mantra; di DKI Jakarta di Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gedung Piccadilly Jakarta Selatan; serta di Jawa Barat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 181 Ruko Harmoni Kav 18 Antipani, Kota Bandung, ini.

Ia sangat berharap, KPK dapat mempertanggung jawabkan kinerja mereka kepada masyarakat. Apabila ragu, maka KPK dapat mempertimbangkan hak azasi manusia dari mantan bupati dua periode tersebut.

“Bila dianggap tidak cukup bukti, dapat melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan,” ucapnya.

Kewenangan KPK tersebut, demikian Togar Situmorang, diatur dalam Pasal 40 ayat 1, dimana KPK dapat menghentikan penyidikan, penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat 2, menyatakan penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK paling lambat satu minggu setelah dikeluarkannya SP3, dan KPK juga wajib mengumumkan hasil SP3 kepada masyarakat.

“Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan,” jelas advokat berdarah Batak kelahiran Jakarta, yang sudah lama menetap di Bali ini.

Keberadaan SP3 diperlukan, lanjut Togar Situmorang, agar ada kepastian hukum seseorang dan merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan asas fair trial dan adigum universal, justice delayed justice denied.

“Kewenangan SP3 ini bukti kehati – hatian KPK agar dapat mengukur dan mengantisipasi jangka waktu dalam proses hukum sebelum mengeluarkan surat perintah penyidik (Sprindik), agar dalam proses seluruh aparat penegak hukum baik KPK termasuk dari kepolisian, jaksa, maupun hakim juga dapat betul-betul menghormati aturan hukum yang berlaku. Jangan bertindak di luar koridor hukum dan sangat disayangkan bila ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia seseorang,” tandasnya.

“Demikian halnya untuk mantan bupati di Bali ini, diharapkan KPK memberikan kepastian status hukum beliau. Sebab saat ini setelah selesai memangku jabatan bupati dua periode, NPEW sudah terjun dalam bisnis kuliner dengan konsep kuliner Jepang di kawasan Denpasar,” pungkas Togar Situmorang. (KI-01)

Check Also

Polsek Denbar Jaga Kamtibmas

Denpasar – Kita Indonesia, Sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan diakhiri pekan khususnya dimalam Minggu adalah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *