Home / Nusantara / Perbekel Kelimpungan Urus BLT, Tamba: Kepala Daerah Jangan ‘Cuci Tangan’!
I Nengah Tamba. (istimewa)

Perbekel Kelimpungan Urus BLT, Tamba: Kepala Daerah Jangan ‘Cuci Tangan’!

Jembrana (KitaIndonesia.Com) – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, diatur terkait realokasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk membantu penanganan Covid-19.

Realokasi anggaran di tingkat desa untuk penanganan Covid-19 ini wajib disalurkan dalam bentuk Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Adapun jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak April 2020 hingga Juni 2020.

Sementara besaran BLT-Dana Desa per bulan Rp 600 ribu per keluarga. Dengan demikian, satu keluarga bisa menerima BLT Rp 1,8 juta selama kurun waktu tiga bulan.

Dalam peraturan tersebut, ditegaskan pula bahwa penanggunng jawab penyaluran BLT ini adalah kepala desa. Peraturan ini kemudian membuat para kepala desa kelimpungan.

Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari tokoh masyarakat Jembrana, Bali, I Nengah Tamba. Ia menilai, saat ini menjadi kondisi yang dilematis bagi Perbekel (kepala desa, red) di Bali.

“Kami pahami kalau banyak Perbekel yang mengaku ‘pengeng’ harus mengubah APBDes. Tapi ini memang wajib dilakukan untuk kemanusiaan. Cuma memang tidak mudah,” tutur Tamba, di Jembrana, Bali, Selasa (5/5/2020).

Mengutip salinan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Tamba yang juga Bakal Calon Bupati Jembrana ini menjelaskan bahwa khusus untuk BLT, Kemendes PDTT telah menerapkan mekanisme alokasi dan penyalurannya. Pertama, untuk desa yang menerima alokasi dana desa Rp 800 juta mengalokasikan BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.

“Itu artinya sekitar Rp 200 juta,” kata Tamba, yang juga mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.

Kedua, untuk desa yang menerima dana desa Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 30 persen. Itu artinya, sekitar Rp 240 juta hingga Rp 360 juta yang disalurkan untuk BLT.

Ketiga, bagi desa yang menerima dana desa Rp 1,2 miliar, mengalokasikan BLT maksimal 35 persen atau sekitar Rp 420 juta.

Tamba menilai, banyak persoalan bisa muncul khususnya terkait jumlah penerima BLT hingga kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima BLT dana desa ini.

Sebab dalam Pasal 8A Ayat (2) Permendes PPDT ini disebutkan penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pada Pasal 8A Ayat (3) disebutkan bahwa keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.

“Jika mengacu pada Pasal 8A Permendes itu sebenarnya kriteria sudah jelas. Tapi permasalahannya sekarang kalau mengacu itu, tentu jumlah warga yang berhak menerima BLT-Dana Desa ini bisa lebih besar dari kemampuan anggaran dana desa,” kata Tamba.

Ia secara rinci memberikan hitung-hitungan bagaimana proyeksi BLT-Dana Desa ini dan potensi masalah yang bisa timbul. Tamba mencontohkan, misalnya suatu desa mendapatkan dana desa Rp 800 juta. Itu artinya, maksimal Rp 200 juta yang bisa dialokasikan untuk BLT-Dana Desa.

Jika angka Rp 200 juta ini dibagi Rp 1,8 juta hak untuk satu keluarga mendapatkan BLT-Dana Desa selama tiga bulan, maka jumlah keluarga yang bisa terjangkau dari BLT-Dana Desa ini hanya 111 keluarga.

“Pertanyaannya, bagaimana jika sebenarnya jumlah warga yang berhak menerima BLT-Dana Desa ini lebih dari jumlah itu. Misalnya, dua kali lipat atau bahkan tiga atau empat kali lipat?” ujar Tamba.

Terkait hal ini, menurut dia, Permendes terbaru ini mengamanatkan desa yang memiliki jumlah keluarga miskin yang lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten atau kota.

“Jadi menurut saya, warga miskin atau yang terdampak pandemi Covid-19 dan membutuhkan bantuan yang belum ter-cover BLT-Dana Desa menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/ kota hingga pemerintah provinsi. Anggaran sudah ada, tunggu apa lagi untuk menyalurkannya,” tandas mantan anggota DPRD Bali dua periode ini.

Ia pun meminta Bupati/ Wali Kota se-Bali hingga Gubernur Bali melalui instansi terkait melakukan pendampingan dan mengkoordinasikan mekanisme pendataan masyarakat yang berhak menerima BLT-Dana Desa ini pada tahap penyaluran. Sebab hal ini dirasakan memang agak rumit dan cenderung berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kecemburuan sosial di desa.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, Perbekel yang saat ini sudah puyeng dan “pengeng” merombak APBDes bisa saja menjadi sasaran “bulan-bulanan” warga yang merasa berhak mendapatkan BLT-Dana Desa tapi malah tidak mendapatkannya.

“Jadi konflik jangan dipindahkan ke desa. Jangan. Bupati/ Wali Kota dan Gubernur Bali, jangan jadikan Perbekel sebagai tameng, jangan lepas tangan,” tegasnya.

“Kasihan Perbekel kalau nanti jadi sasaran ‘bully’ warga, sedangkan Bupati/Wali Kota dan Gubernur Bali malah asyik lepas tangan. Harusnya, Bupati/ Wali Kota yang bertanggung jawab segera menyalurkan bantuan juga dari realokasi APBD,” pungkas Tamba. (KI4)

Check Also

Dinas Pemajuan Desa Adat Siap Mendukung Polda Bali Wujudkan Situasi Kondusif

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Tradisi silaturahmi yang dilakukan Polda Bali dalam rangka mewujudkan situasi yang aman …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *