Home / Nusantara / Penolakan Pekerja Migran di Bali, Togar Situmorang: Itu Perbuatan Melawan Hukum!
Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Penolakan Pekerja Migran di Bali, Togar Situmorang: Itu Perbuatan Melawan Hukum!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak 3.481 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) pulang ke Bali pada periode tanggal 22 Maret hingga 2 April 2020. Kepulangan mereka disambut baik oleh Pemprov Bali, tentu dengan standar penanganan Covid-19.

Dimulai dengan proses screening di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga menyiapkan lokasi karantina. Ada beberapa tempat yang disiapkan pemerintah sebagai lokasi karantina para pekerja migran ini, seperti di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Balai Kesehatan Masyarakat (Bapelkes) Provinsi Bali, Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Provinsi Bali serta Politeknik Angkatan Darat (Poltrada) Bali.

Sayangnya, skenario Pemprov Bali ini tak sepenuhnya berjalan mulus. Sebab untuk proses karantina pekerja migran di Poltrada Bali yang berlokasi di Banjar Samsam, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, justru “dihadang” warga setempat.

Warga memasang spanduk yang isinya menolak rencana Pemprov Bali melakukan karantina para pekerja migran di wilayah itu. Penolakan tersebut pun disesalkan oleh Pemprov Bali sebagaimana disampaikan Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra, melalui keterangan pers beberapa waktu lalu.

Tak hanya Pemprov Bali, pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, juga menyesalkan munculnya penolakan warga terkait rencana Pemprov Bali tersebut. Bahkan Togar Situmorang yang juga advokat senior ini menilai, penolakan terhadap pekerja migran kembali ke daerah asalnya merupakan perbuatan melawan hukum.

“Itu perbuatan melawan hukum! Para pekerja migran yang kembali ke daerah asal itu memiliki hak untuk diterima, apalagi mereka dikarantina,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Selasa (7/4/2020).

Advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini menegaskan, para pekerja migran tersebut tentu memiliki identitas masing-masing, baik berupa KTP atau Paspor. Karena itu, tidak ada alasan mereka ditolak.

“Lagi pula, begitu mereka tiba di Bali, pemerintah sudah melakukan pengecekan identitas hingga menerapkan standar penanganan corona. Mereka juga disiapkan tempat untuk karantina,” ujar Togar Situmorang, yang juga Ketua Pengcab POSSI Kota Denpasar ini.

Khusus soal tempat karantina, imbuhnya, jelas penentuannya sudah berdasarkan pertimbangan matang oleh pemerintah. Ia yakin, pemerintah tidak begitu saja memutuskan sebuah kebijakan.

“Jadi masyarakat tidak perlu melakukan penolakan, apalagi secara frontal dan anarkis, seperti di Tabanan itu. Karena kita meyakini, Pemprov Bali bersama Pemkab Tabanan sudah mempertimbangkan masalah lokasi karantina ini. Di samping itu, mana ada pemerintah yang mau mencelakakan rakyatnya sendiri kan?” tandas Togar Situmorang, yang juga Ketua Hukum dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur ini.

Ia pun meminta masyarakat di Pulau Dewata agar tak menyontoh daerah lainnya, yang justru melakukan generalisasi bahwa para pekerja migran adalah pembawa virus corona. Jika itu dibiarkan, maka malah memantik permasalahan sosial lainnya ke depan.

“Ingat bahwa sejak dulu Bali ini dikenal dengan menyamabraya, sangat toleran. Jangan malah nantinya seperti di daerah lain, orang mati pun ditolak. Jangan juga sekarang menolak tempat karantina, dan nanti menolak orang mati juga. Ini harus disosialisakan dengan baik oleh pemerintah, apalagi Covid-19 ini pandemi global, bukan masalah orang per orangan,” tegas Togar Situmorang, yang menerima penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year.

Tentang konsekuensi hukum dari penolakan warga terhadap para pekerja migran ini, Togar Situmorang mengatakan, prinsipnya apabila pemerintah sudah menunjuk tempat tersebut sebagai lokasi karantina maka itu sudah bagian dari kebijakan. Apabila ada yang menolak, maka itu sama dengan menolak kebijakan pemerintah. Itu jelas pelanggaran hukum, pelanggaran HAM.

“Apabila masyarakat itu menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar satu juta Rupiah. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP,” jelas advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini.

Togar Situmorang menambahkan, masyakarat Bali mengerti mengenai Catur Guru. Salah satunya adalah guru wisesa atau pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat semestinya arif dan berlandaskan hukum serta agama harus bisa menerima arahan atau himbauan dari pemerintah.

“Untuk pemerintah sendiri dimohonkan untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi semaksimal mungkin supaya masyarakat mengerti dan paham mengenai keadaan sekarang tentang wabah penyakit berbahaya ini,” pungkas Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat), Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar (cabang) dan Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Jakarta (cabang) ini. (KI4)

Check Also

Ajak Masyarakat Vaksin dan Jaga Imun, Togar Situmorang: Jangan Remehkan Virus Corona!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir dua tahun dunia dirundung bencana wabah virus corona. Virus yang berasal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *