Home / Nusantara / Pengelola Tempat Hiburan Malam di Labuan Bajo Tuding Pemerintah Tak Adil
Para pengelola tempat hiburan malam di Labuan Bajo saat berdialog dengan Camat Komodo. (kitaindonesia.com/itho umar)

Pengelola Tempat Hiburan Malam di Labuan Bajo Tuding Pemerintah Tak Adil

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Pengelola tempat hiburan malam di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menuding pemerintah tidak adil dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah masih melarang tempat hiburan malam beroperasi. Sementara di sisi lain, hotel dan restoran justru sudah diperbolehkan untuk beroperasi kembali.

Menyikapi kondisi ini, puluhan pengelola tempat hiburan malam di Labuan Bajo mendatangi Kantor Camat Komodo, Rabu (24/06/2020).

Kedatangan mereka diterima oleh Camat Komodo Imran, didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Salut, Danramil 1612-02/ Komodo Kapten Inf Nyoman Sukada, serta Wakapolsek Komodo dan Perwakilan Danki 4  Brimob Batalyon B Pelopor Labuan Bajo.

Dalam dialog yang berlangsung di Aula Kantor Camat Komodo tersebut, para pengelola tempat hiburan malam mempertanyakan alasan pemerintah belum mengizinkan pengoperasian kembali tempat hiburan malam, sementara usaha lainnya sudah dibuka. Di samping itu, mereka juga menuntut perhatian hingga solusi dari pemerintah, terutama apabila tempat hiburan malam belum diizinkan beroperasi selama masa pandemi Covid-19 ini.

“Saya mendukung semua kebijakan dan program dari pemerintah dalam situasi new normal ini, karena ini bukan hanya soal nasional tapi global. Namun harus ada solusi bagi club, karaoke dan lainnya,” kata Bony Reza, pemilik Esperanza Club Labuan Bajo.

Solusi tersebut dipandang penting, mengingat usaha miliknya masih mempekerjakan karyawan. Ia berharap, ada perhatian khusus dari pemerintah kepada karyawan jika situasi ini berkepanjangan.

“Kalau boleh buka bisa sampai jam berapa? Kalau tidak boleh, sampaikan juga. Karena kami punya karyawan yang harus kami nafkahi. Selain itu, terkait bantuan sosial, seharusnya kami juga diperhatikan,” ujar Bony.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa pengelola tempat pijat di Labuan Bajo. Mereka berharap pemerintah bisa bersikap adil dan memberikan solusi terbaik untuk usaha mereka.

“Surat beredar tanggal 12 (Juni), kenapa ada pengecualian bagi pub dan karaoke?  Dampak Covid-19, kita kena semua. Ada 36 karyawan. Karena kondisi ini ada beberapa yang tidak bisa kami nafkahi. Sebelum Pergubnya turun, mestinya ada solusi bagi kami. Tolong dipikirkan solusi juga untuk kami,” tutur Agustina.

Terkait masalah ini, Camat Komodo Imran berjanji akan meneruskan aspirasi dari para pengelola tempat hiburan malam ini kepada Pemkab Manggarai Barat. Saat ini, menurut dia, Pemkab Manggarai Barat sedang menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) terkait tata cara pengoperasian kembali sejumlah tempat hiburan malam.

“Saat ini kita sedang menunggu Pergub. Semua nanti akan diatur dalam Pergub, baik itu kegiatan di Gereja, Masjid, tempat hiburan malam dan sebagainya. Sebelum Pergub itu ada, untuk sementara kami sampaikan kepada para pengelola tempat hiburan malam untuk bersabar dulu. Pemerintah sedang mengkaji situasi ini,” tandas Imran. (KI-21)

Check Also

Ajak Masyarakat Vaksin dan Jaga Imun, Togar Situmorang: Jangan Remehkan Virus Corona!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir dua tahun dunia dirundung bencana wabah virus corona. Virus yang berasal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *