Home / Hukum / Penarikan Sepeda Motor Berujung Penebasan di Bali, Togar Situmorang: OJK Harus Awasi Finance
Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Penarikan Sepeda Motor Berujung Penebasan di Bali, Togar Situmorang: OJK Harus Awasi Finance

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kejadian penganiayaan yang berakhir dengan penebasan di Bali pekan lalu, membuat masyarakat resah dan ketakutan.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, motif di balik kejadian tersebut adalah masalah penarikan satu unit sepeda motor yang dilakukan oleh para pelaku. Para pelaku adalah pekerja di perusahaan yang bergerak di bidang penagihan.

“Tentu kita sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pemerintah masih sedang fokus dalam menangani virus corona dengan menerapkan PPKM, malah hal seperti ini terjadi,” kata advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, di Denpasar, Sabtu 31 Juli 2021.

Ia tak menampik jika akibat dari pandemi Covid-19 ini telah membuat perekonomian di Indonesia menjadi kacau. Angka pengangguran atau karyawan yang di-PHK juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Konsekuensinya, banyak masyarakat yang kesusahan terutama yang memiliki kredit. Seperti halnya kredit di bank maupun di finance.

“Melihat kondisi ekonomi yang begitu sulit, pihak finance seolah tidak ada rasa empati kepada masyarakat. Padahal Presiden Joko Widodo sudah memberikan program relaksasi atau restrukturisasi bagi debitur terkait pembayaran kredit,” tutur advokat kelahiran Jakarta itu.

Penerapan regulasi ini, menurut dia, seakan menjadi angin berlalu yang tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya mengerti leasing perlu memutar uangnya untuk kebutuhan kantor atau operasional. Namun dilihat juga dong dari sisi kemanusiaannya,” ujar advokat yang sering disapa “Panglima Hukum” ini.

Klien dari Law Firm Togar Situmorang juga pernah mengalami hal seperti ini. Mobil dari kliennya diberhentikan dan diambil di daerah Sidoarjo.

“Sehingga kami sebagai penasehat hukum mendampingi klien kami untuk membuat laporan di Polres Sidoarjo bulan Desember tahun 2020 lalu dengan Nomor Laporan Polisi LPB/ 409/ XII/ Reskrim/ Spkt/ Polres Sidoarjo dan kami mendapat kabar terbaru laporan tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan,” ucapnya.

Terkait para finance yang menggunakan jasa penagih seperti debt collector, Togar Situmorang meminta agar perlu dicermati lagi. Penggunaan debt collector yang menarik kendaraan di jalan disertai dengan tindakan kekerasan, sudah jelas adalah perbuatan pidana.

“Apabila suatu leasing ingin menarik unit dari debitur tidak bisa dilakukan seenaknya, sebab ada koridor hukum yang harus ditempuh. Tidak bisa menggunakan jalan pintas menggunakan jalan paksaan, karena biar bagaimanapun ada hak debitur didalamnya,” tandas Togar Situmorang.

“Meskipun unit tersebut sudah didaftarkan fidusia, namun sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak serta merta memiliki kekuatan eksekusi, perlu adanya putusan Pengadilan yang mengikat,” imbuhnya.

Ia berharap, kejadian penebasan seperti di Bali tersebut tidak terjadi lagi. Togar Situmorang juga sangat mengapresiasi Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, SIK, MH bersama jajaran yang dapat mengantisipasi agar tidak meluas permasalahan ini serta dapat menangkap para pelaku dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan.

Bagi Togar Situmorang, ini akan menjadi pelajaran penting bagi finance. Saat menggunakan jasa penagihan, seharusnya memakai jasa penagihan yang benar-benar berlisensi, yang tentu saja dengan itikad baik dalam bertindak. Sebab bisa saja perusahaan finance tersangkut masalah hukum, bahkan bisa digugat ke Pengadilan.

“Polda Bali sendiri sudah mengimbau agar finance untuk tidak menggunakan jasa debt collector dalam urusan menagih tagihan,” ucapnya.

Togar Situmorang juga secara khusus meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal ini terkait Peraturan OJK RI Nomor 48/ POJK.03/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclic Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

“Dengan adanya regulasi tersebut, seharusnya bisa membantu masyarakat terutama yang sangat terdampak dengan adanya pandemi ini,” tandasnya.

“Dan tentunya, pihak OJK harus mengawasi para finance atau perusahaan leasing yang nakal dan tidak tunduk aturan hukum di tengah pandemi ini. Kalau perlu karena sudah ada korban jiwa seperti itu, dibekukan izin mereka supaya hal serupa tidak terulang kembali,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar Selatan dan Cabang di Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Gedung Piccadilly, Jakarta serta Jalan Pengalengan Raya Nomor 355 Bandung, Jawa Barat ini. (KI-01)

Check Also

Diduga Cemarkan Nama Baik, Istri Zainal Tayeb dan Salah Satu Media Online Disomasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online, istri dari terdakwa Zainal Tayeb, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *