Home / Nusantara / Penanganan Darurat Bencana NTT, BNPB Kerahkan Enam Helikopter
Heli AS-365 dengan kapasitas 11 tempat duduk, salah satu helikopter yang dikerahkan untuk penanganan darurat bencana NTT. (humas bnpb)

Penanganan Darurat Bencana NTT, BNPB Kerahkan Enam Helikopter

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Penanganan darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 12 kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan. Penanganan darurat bencana tersebut terkendala akses terputus hingga faktor cuaca buruk.

Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan mengerahkan enam (6) helikopter ke lokasi yang terisolir, sebagaimana arahan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo.

“BNPB mengerahkan enam helikopter untuk mempercepat penanganan darurat bencana di NTT,” kata Dr Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 7 April 2021.

Ia lalu merinci keenam helikopter tersebut. Pertama, Heli MI-8 dengan daya angkut delapan ton yang direposisi dari Kalimantan Barat. Kedua, Heli Kamov 32 A dengan daya angkut lima ton yang direposisi dari Riau.

Ketiga, Heli EC-115 berkapasitas 12 tempat duduk. Keempat, Heli AW 199 berkapasitas 7 tempat duduk. Kelima, Heli jenis Bell 412EP dengan kapasitas 12 tempat duduk. Keenam, Heli AS-365 dengan kapasitas 11 tempat duduk.

“Sebagaimana perintah kepala BNPB, helikopter tersebut akan difungsikan untuk mendistribusikan logistik dan peralatan di lokasi yang terisolir pasca terputusnya akses akibat longsor maupun akses penyeberangan laut yang tidak memungkinkan akibat gelombang tinggi,” papar Raditya Jati.

Selain itu, imbuhnya, keenam helikopter tersebut juga difungsikan guna mengakomodir warga yang membutuhkan pertolongan darurat terutama kelompok rentan, sekaligus untuk mengangkut tim medis yang ditugaskan di posko penanganan darurat.

Sementara itu berdasarkan laporan dari Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, wilayah yang masih belum dapat diakses sepenuhnya meliputi Kabupaten Malaka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata.

Adapun akses darat menuju wilayah Kabupaten Malaka masih terputus akibat longsor. Sementara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata juga belum sepenuhnya dapat diakses, mengingat gelombang laut masih tinggi sehingga harus menggunakan moda transportasi udara. (KI-33)

Check Also

KPK: Pengelola Bandara Komodo Wajib Bayar Pajak Parkir dan Reklame ke Daerah!

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Banyak temuan menarik dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi Pemberantasan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *