Home / Nusantara / Pemkot Denpasar Terapkan PKM, Togar Situmorang: Tujuan Mulia, Minim Kajian
Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Pemkot Denpasar Terapkan PKM, Togar Situmorang: Tujuan Mulia, Minim Kajian

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Terhitung sejak 15 Mei 2020, Pemkot Denpasar mulai menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Kebijakan tersebut sesuai amanat Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020.

Kebijakan berbasis desa atau kelurahan dan desa adat ini diterbitkan karena masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Masyarakat belum disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing dan physical distancing.

Untuk memaksimalkan penerapan PKM, Pemkot Denpasar akan mendirikan delapan pos penyekatan di sejumlah pintu masuk Kota Denpasar. Pendirian posko ini mengawasi mobilitas penduduk. Warga yang ke luar – masuk Kota Denpasar, wajib menunjukkan identitas, surat perjalanan yang dikeluarkan desa adat atau perusahaan tempat bekerja. Masyarakat juga diwajibkan memakai masker saat ke luar rumah.

Kebijakan ini diapresiasi pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Ia berpandangan, PKM diterapkan untuk sebuah tujuan mulai yakni melindungi warga Kota Denpasar dari wabah virus corona (Covid-19).

Meski mengapresiasi, namun advokat senior ini juga melontarkan kritik keras terkait kebijakan tersebut. Menurut dia, kebijakan yang bertujuan mulia ini justru minim kajian, terutama kajian terkait analisis dampaknya.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memang serba sulit. Di satu sisi masyarakat harus membatasi kegiatan mereka, dan di sisi lain mereka harus hidup dan bisa menanggung kebutuhannya. Sungguh ironi jika kita lihat bersama keadaan seperti ini,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Sabtu (16/5/2020).

“Kalau pemerintah Kota Denpasar sudah memilih PKM, maka pemerintah jangan diam. Pemerintah harus mengeluarkan biaya. Jangan bikin aturan tentang PKM, tapi masyarakatnya mencari sendiri kebutuhan. Siapa yang mau nanggung? Walaupun ada PKM dan apapun itu, karena Pemkot Denpasar berbeda memberikan penerapan dari instruksi pusat, maka harus siap menanggung biaya warga Kota Denpasar. Bukan hanya memberikan aturan tetapi tidak memberikan solusi, bagaimana untuk bertanggung jawab mengenai biaya kehidupan masyarakatnya,” imbuh Ketua Pengkot POSSI Kota Denpasar itu.

Dikatakan, yang diharapkan oleh Pemkot Denpasar dalam menerapkan PKM adalah untuk menekan penyebaran virus corona. Hanya saja di lapangan, kondisinya justru berbanding terbalik.

“Karena yang pertama tujuan PMK adalah untuk memutus penyebaran virus. Eh malah menimbulkan keramaian dan kerumunan di pos-pos pantau yang sudah disediakan,” ujar advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini.

Togar Situmorang menilai, saat ini masyarakat sudah sangat susah karena dampak pandemi virus corona. Seperti banyak pekerja yang dirumahkan bahkan di-PHK oleh perusahaan.

“Sampai mereka memutar otak untuk memulai usaha kecil-kecilan agar bertahan hidup. Tetapi malah dibatasi lagi oleh aturan ini tanpa dibiayai oleh pembuat kebijakan tersebut,” kata advokat yang dijuluki “Panglima Hukum” itu.

Togar Situmorang berpandangan, pusat – pusat keramaian seperti pasar-pasar modern dan tradisional, semestinya mendapat pengawasan ketat, baik kepada para pengunjung maupun pedagang. Selain itu, sosialisasi harus dilakukan ke rumah-rumah penduduk sekaligus memberikan bantuan masker, hand sanitizer, atau hal lainnya, melalui ketua lingkungan setempat.

“Dengan begitu, masyarakat lebih disiplin tidak ke luar rumah karena mengerti dan paham akan bahaya wabah corona. Apabila itu dilakukan terus menerus dan konsisten, saya yakin virus ini bisa dikalahkan,” tandas Togar Situmorang, yang juga Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur, ini.

Togar Situmorang melihat banyak warga yang menolak kebijakan PKM ini di lapangan, karena dinilai sangat merugikan dan menyusahkan masyarakat. Hal serupa terjadi di Kota Semarang, karena PKM dinilai kurang efektif. Yang justru paling penting dalam kondisi saat ini adalah kesadaran masyarakat sendiri untuk patuh mengikuti himbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan.

“Selain itu, yang menjadi perhatian saya sekaligus prihatin adalah para petugas di pos yang memeriksa identitas masyarakat yang mau ke Denpasar. Mereka sebagai garda terdepan dalam penerapan PKM ini tanpa alat pelindung diri yang memadai, tanpa sarung tangan. Memeriksa identitas dan dokumen dengan tangan telanjang itu menimbulkan potensi yang makin tinggi untuk penularan virus. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kalau mereka terkena virus, apa pertanggungjawaban dari pemerintah?” ujar pengacara kondang ini.

“Mari kita berdoa, supaya pandemi ini cepat berakhir. Dan pada saat ini adalah momentum pemerintah diuji tepat atau tidak dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan,” ajak Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat), dan Cabang Denpasar di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar serta Cabang Jakarta di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan, ini. (KI4)

Check Also

Ajak Masyarakat Vaksin dan Jaga Imun, Togar Situmorang: Jangan Remehkan Virus Corona!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir dua tahun dunia dirundung bencana wabah virus corona. Virus yang berasal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *