Home / Nusantara / Pemkot Denpasar Perketat Mobilitas Penduduk Serta Wajibkan Karantina
Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar sekaligus Jubir Satgas Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai. (istimewa)

Pemkot Denpasar Perketat Mobilitas Penduduk Serta Wajibkan Karantina

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah mencatat tidak ada penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar, Bali, Rabu (29/4/2020). Meski begitu, angka positif Covid-19 di jantung Bali itu tercatat masih tinggi, dengan total 52 kasus.

Kondisi ini disikapi serius oleh Pemkot Denpasar. Apalagi angka transmisi lokal di daerah ini mencapai 15 kasus.

Menurut Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, berbagai upaya terus dimaksimalkan oleh Pemkot Denpasar untuk menekan penambahan jumlah kasus positif Covid-19. Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, bahkan secara resmi telah mengeluarkan Instruksi Nomor: 443/ 017/ Gugus Tugas Covid-19/ 2020 tertanggal 27 April 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar.

Dalam instruksi tersebut diatur mengenai pengetatan mobilitas penduduk, serta sanksi tegas bagi pelanggar.

“Seluruh jajaran Pemkot Denpasar sudah bekerja secara serius dan sesuai dengan protap penanganan Covid-19. Namun karena mobilitas masyarakat yang dapat dibilang tinggi, harus ada sinergi bersama-sama di segala lini,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam instruksi tersebut jelas disampaikan beberapa hal menjadi perhatian serius. Pertama, mewajibkan penduduk pendatang yang hendak menetap lebih dari 1 kali 24 jam untuk lapor diri dan menyampaikan secara jujur terkait riwayat kesehatan, riwayat bepergian, dan maksud kedatangan. Hal ini merupakan bentuk deteksi dini bagi masyarakat yang baru tiba di Kota Denpasar.

“Saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk seluruh kabupaten/kota di Bali telah ada pasien positif Covid-19, dan masuk zona merah. Kondisi ini mewajibkan kita untuk selektif menerima penduduk pendatang, khususnya yang ingin menetap melebihi 1 kali 24 jam,” beber Dewa Rai.

Terkait hal ini, imbuhnya, diperlukan peran aktif Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kaling) dan Satgas Covid-19 Desa Adat dan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pendataan.

“Sesuai Instruksi Wali Kota ini, Satgas, Kadus dan Kaling berhak memberikan tindak lanjut, apakah yang bersangkutan atau penduduk pendatang diperkenankan atau tidak untuk menetap di wilayah tersebut. Nantinya jika diperkenankan, maka diwajibkan melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari, dan jika tidak akan diarahkan untuk kembali ke daerah asal. Selain itu masyarakat juga diharapkan tidak menerima tamu atau kerabat terlebih dahulu,” ujar Dewa Rai.

Dikatakan, pengetatan pengawasan dan mobilitas ini diberlakukan khusus untuk penduduk pendatang (Duktang) yang berkeinginan untuk menetap melebihi 1 kali 24 jam.

“Kami bukan bermaksud diskriminatif atau melarang orang ke Denpasar, tetapi dalam masa tanggap darurat Covid-19, kewaspadaan dan pengetatan wilayah mesti dilakukan. Hal ini untuk menekan laju penyebaran virus corona. Jika ini tidak dilakukan, kasus positif akan terus bertambah,” tandas Dewa Rai.

Untuk masyarakat yang bandel, menurut dia, akan ada sanksi tegas. Sanksi berupa tidak mendapat pelayanan administrasi atau sanksi adat yang diatur dalam awig-awig desa adat.

“Tentu kami berharap sinergitas seluruh elemen, termasuk yang menjadi lapisan terbawah, untuk memperketat pengawasan karantina atau isolasi mandiri di wilayahnya, serta diwajibkan untuk membangun stigma positif di masyarakat terkait dengan keberadaan ODP, PDP, OTG dan PMI, sehingga proses pemulihan dimaksimalkan,” pungkas Dewa Rai. (KI4)

Check Also

Hari Laut Sedunia, Escape Bajo Bersama Komodo Escape Gelar Aksi Bersihkan Sampah di Pantai dan Laut

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Escape Bajo bersama Komodo Escape akan menggelar aksi bersihkan sampah di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *