Home / Ekonomi / Pemerintah Akan Hapus BBM Jenis Premium, Ketua DPD RI Minta Maksimalkan Sosialisasi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (istimewa)

Pemerintah Akan Hapus BBM Jenis Premium, Ketua DPD RI Minta Maksimalkan Sosialisasi

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang mendapatkan subsidi. Penghapusan Premium ini dirancang akan dilakukan tahun depan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, saat rapat dengan Komisi VII DPR. Menurut dia, rencana penghapusan Premium yang beroktan 88 (Ron 88) sesungguhnya sudah lama bergulir.

Rencana ini langsung mendapat respons dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta pemerintah memberikan edukasi yang menyeluruh serta sosialisasi matang kepada masyarakat terkiat hal ini.

“Penghapusan Premium adalah upaya pemerintah untuk mengurangi gas buang emisi kendaraan bermotor, yang sebenarnya sudah dikurangi di sejumlah daerah selama ini,” tutur LaNyalla, di Jakarta, Kamis 3 Juni 2021.

Ia menyebut, pemerintah telah mengurangi peredaran Premium di Jawa, Madura, Bali (Jamali). Kebijakan serupa juga telah diterapkan di luar Jawa. Pemerintah menggantikannya dengan Pertalite bersubsidi yang harganya sama dengan BBM jenis Premium.

“Penghapusan BBM Ron 88 akan memperbaiki kualitas udara di Indonesia. Kebijakan tersebut juga merupakan dukungan terhadap program langit biru yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang harus kita dukung demi perbaikan lingkungan,” tutur Senator asal Jawa Timur ini.

Ia menambahkan, penghapusan Premium merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017. Aturan itu mensyaratkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan standar Euro 4, sehingga BBM yang digunakan untuk uji emisi agar mengikuti RON minimal 91 atau CN minimal 51.

“Indonesia itu jadi satu dari 7 negara yang masih memakai Ron 88. Padahal kesepakatan global melalui Paris Agreement yang merupakan perjanjian negara-negara untuk mengatasi pemasanan global, penggunaan Ron 88 harus dihindari,” tegas LaNyalla.

Meski begitu, pemerintah diminta untuk sering-sering melakukan sosialisasi terkait rencana penghapusan total BBM jenis Premium. Selain itu, kata LaNyalla, harus ada penjelasan yang rinci mengapa Premium perlu dihapuskan.

“Edukasi yang paling penting, terutama bagi masyarakat tingkat bawah. Harus dijelaskan bagaimana penggunaan Premium akan berdampak buruk terhadap kehidupan ke depan. Saya juga mendorong agar pengalihan subsidi kepada Pertalite diberlakukan di seluruh daerah. Apalagi sekarang kendaraan dirancang bukan untuk premium, sehingga penggunaan jenis Pertamax jadi lebih hemat,” paparnya.

LaNyalla pun berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mulai mengalihkan penggunaan Premium karena sadar akan efek buruk bagi lingkungan. Berdasarkan informasi dari Pertamina, masyarakat di Jateng sudah sedikit sekali yang menggunakan Premium.

“Semoga di daerah lain juga bisa mengikuti teladan tersebut. Karena sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang besar pencemaran udara,” ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Ia pun setuju penundaan penghapusan Premium, dari yang sedianya dilakukan tahun ini. Pada 2022, pemerintah diketahui hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah.

“Masih ada waktu untuk menyosialisasikan secara gencar rencana ini. Saya kira memang jika diberlakukan tahun ini masih belum tepat, karena dampak pandemi Covid-19 masih terasa, sehingga dikhawatirkan kenaikan Premium akan berdampak terhadap sektor kehidupan lainnya,” pungkasnya. (KI-33)

Check Also

Rotary Club Bali Gelar Hybrid District Conference 2021

Denpasar (KitaInďonesia.Com) – Rotary District Conference adalah perhelatan akbar yang diselenggarakan oleh District ROTARY International, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *