Home / Nusantara / Pembentukan Komnaspan Kabupaten Se-Bali, Togar Situmorang: Sikat Mafia Aset Negara!
Departemen Hukum dan HAM Komnaspan RI Wilayah Bali Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CLA, saat berbicara dalam forum rapat koordinasi pembentukan Komnaspan Dewan Kabupaten Daerah se-Bali. (istimewa)

Pembentukan Komnaspan Kabupaten Se-Bali, Togar Situmorang: Sikat Mafia Aset Negara!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Aset negara, konon banyak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Kondisi ini jelas sangat merugikan negara.

Karena itu, Komite Nasional Penyelamat Asset Negara (Komnaspan) RI hadir secara khusus untuk menyelamatkan aset negara. Organisasi ini telah dibentuk di sejumlah daerah beberapa bulan lalu, termasuk di Bali.

Menariknya, Komnaspan RI Wilayah Bali pun telah mengadakan rapat koordinasi pembentukan Komnaspan Dewan Kabupaten Daerah se-Bali, Kamis (15/10/2020). Pembentukan Komnaspan RI di kabupaten/ kota se-Bali ini dimaksudkan untuk menyelamatkan aset negara yang ada di setiap kabupaten atau kota.

“Selama ini kita belum membentuk kepengurusan di kabupaten dan kota. Jadi sekarang kita bahas pembentukannya, dengan mengacu pada standar Komnaspan Pusat,” jelas Komnaspan RI Wilayah Bali, I Made Budiarka, SAg, usai pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 40 orang, termasuk di antaranya Departemen Hukum dan HAM Komnaspan RI Wilayah Bali Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CLA, serta Ketua JARRAK Bali I Made Rai Sukarya.

Pada kesempatan yang sama, Togar Situmorang menambahkan bahwa pengurus di masing-masing daerah kabupaten nantinya diharapkan bisa bekerja dan bersinergi dengan Komnaspan RI Wilayah Bali.

“Ini sangat penting karena potensi mengenai permasalahan hukum terkait aset-aset negara di Bali sangat rawan dan kritis. Komnaspan hadir untuk menangani itu, dan kita akan sikat para mafia aset negara!” ujar advokat senior yang sering disapa “Panglima Hukum” ini.

Ia mencontohkan bahwa berawal dari ibu kota Provinsi Bali pada awalnya adalah Singaraja, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, ibu kota Provinsi Bali berpindah ke Kota Denpasar.

“Ada beberapa administrasi terutama pada aset-aset negara dimana pada saat perpindahan ibu kota tersebut tidak dicatatkan, sehingga ada dugaan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” ujar Togar Situmorang.

“Itu dimanfaatkan untuk mengambil suatu keuntungan, bahkan aset-aset berupa tanah itu dibikin menjadi miliki pribadi,” imbuh advokat yang juga Ketua Pengurus Kota Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar ini.

Belum lama ini, lanjut Togar Situmorang, Komnaspan RI Wilayah Bali menangani satu kasus di Kabupaten Buleleng terkait aset negara. Saat ini kasus tersebut sudah sampai di tahap persidangan.

“Kita mau bersidang kemarin namun tertunda dan akan dilaksanakan kembali minggu depan,” ucapnya.

BACA JUGA:   Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Manggarai Barat Buka Pasar Murah Online

“Kita harapkan sidang itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa munculkan fakta kenapa bisa terjadi suatu aset yang seharusnya termasuk aset negara atau dimiliki oleh daerah tertentu akan tetapi berpindah ke nama pribadi atau perorangan. Itu adalah salah satu contoh yang kita sedang tangani secara serius,” tandas advokat yang belakangan menangani kasus selebriti di Jakarta itu.

Di Badung dan Kota Denpasar, lanjut Togar Situmorang, juga ada kasus serupa. Saat ini, banyak lahan milik negara atau daerah bisa dijualbelikan oleh pihak – pihak tertentu.

“Contoh kasus terjadi di areal Jalan Mpu Tantular. Kasusnya sudah ditangani pihak Polda Bali. Ada dugaan, ada keterlibatan makelar juga oknum Notaris serta warga biasa. Semoga kasus ini bisa cepat disidangkan, karena sudah lumayan lama ditanganin pihak penyidik,” ujar Togar Situmorang.

Ia menambahkan, selain menangani aset negara, Komnaspan juga akan fokus mengenai sumber daya manusia, termasuk sistemnya. Demikian halnya dengan anggaran.

“Anggaran-anggaran ini akan coba kita lihat dan apabila terdapat potensi kerugian negara dimana diawali melalui tender proyek dan bila nanti ditemukan ada permainan atau lainnya, kami tidak akan main-main akan membidik oknum pejabat serta peserta tender proyek agar ada efek jera. Sebab dana yang digunakan milik rakyat harus bisa dinikmati rakyat secara maksimal, bukan menjadi bancakan makelar proyek,” tegasnya.

“Prinsipnya, kami dari Komnaspan Wilayah Bali akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Harapannya, dengan adanya Komnaspan ini kita bisa bersama-sama menjaga apa yang seharusnya menjadi aset kita bersama dan bisa mengungkapkan kejahatan-kejahatan di masa lalu yang terjadi secara masif dan sistematis,” pungkas Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan; Lantai Dasar Blok A Nomor 12 Srengseng Junction, Jalan Srengseng Raya Nomor 69 RT/RW 05/06, Jakarta Barat; Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon; Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22, Denpasar; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar; serta Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang – Pontianak, Kalimantan Barat, ini. (KI-01)

Check Also

Majelis Desa Adat Batasi Unjuk Rasa di Bali Selama Pandemi Covid-19

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Gelombang unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja, terus berlangsung di berbagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *