Home / Hukum / Pelapor Sudah Cabut Laporan, Togar Situmorang Berharap Kejari Badung Terapkan Keadilan Restoratif
Pelapor usai mendatangi Kantor Polsek Kuta Utara untuk mencabut laporan. (istimewa)

Pelapor Sudah Cabut Laporan, Togar Situmorang Berharap Kejari Badung Terapkan Keadilan Restoratif

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Tim advokat dari Law Firm Togar Situmorang masing-masing Advokat Muchamad Arya Wijaya, SH dan Advokat Alexander Ricardo Gracia, SH, mendampingi klien seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial MV untuk pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, Jumat 23 Juli 2021.

Sebelumnya pada tanggal 25 Mei 2021, klien Law Firm Togar Situmorang ini ditangkap oleh Polsek Kuta Utara atas dugaan melakukan penganiayaan dan pengerusakan. Ia disangkakan melanggar Pasal 351 KUHP dan 406 KUHP sesuai pengaduan masyarakat atas nama Sanrego Najibullah Rowa dengan nomor Dumas 219/ V/ Res.1.6/ 2021/ Polsek.

Selanjutnya untuk menangani permasalahan hukum yang dihadapi, MV menunjuk tim hukum dari Law Firm Togar Situmorang selaku penasehat hukum.

MV melalui kerabatnya atas nama Selvi Agustina, menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap teradu MV kepada Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara.

Akan tetapi sampai dengan saat ini MV tidak mendapatkan kejelasaan apakah permohonan penangguhan tersebut diterima atau tidak oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara.

Selanjutnya, tim advokat dari Law Firm Togar Situmorang selaku penasehat hukum MV sesuai dengan petunjuk dari pihak Polsek Kuta Utara, melakukan pendekatan dengan korban atau pelapor untuk bisa melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan mengedepankan restoratif justice dan membuat pencabutan laporan di Polsek Kuta Utara.

Pendekatan tersebut diterima dan diapresiasi oleh korban dan keluarganya, sehingga korban dan keluarganya sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan pengaduan yang telah dibuat sebelumnya di Polsek Kuta Utara sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian tanggal 3 Juni 2021.

Dikarenakan korban dan keluarganya dengan MV telah berdamai dan tidak ingin lagi kasus ataupun pengaduannya di Polsek Kuta Utara dilanjutkan, maka pada tanggal 3 Juni 2021 korban dan keluarganya/ pengadu membuat surat kepada Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara, perihal pernyataan dan permohonan pencabutan pengaduan masyarakat/ laporan polisi yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2021 atas nama pengadu Sanregop Najibullah Rowa.

Namun faktanya, walau sudah ada perdamaian MV dengan pihak korban, kasus ini masih tetap dilanjutkan dan belum dihentikan oleh pihak penyidik Polsek Kuta Utara.

Hal ini yang membuat tim advokat dari Law Firm Togar Situmorang selaku kuasa hukum MV merasa heran dan janggal.

“Penegakan hukum di tanah air masih saja kerap menyisakan kisah-kisah janggal, ironis dan memilukan yang tidak berpihak pada para pencari keadilan,” kata Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA.

Instrumen penegakan hukum, menurut dia, tak jarang jadi akrobat oknum penegak hukum yang seperti “mencari kesempatan dalam kesempitan.” Para pencari keadilan menjerit karena begitu susahnya mengakses dan mendapatkan keadilan.

“Padahal solusi penyelesaian atas permasalahan hukum yang ada sudah jelas-jelas terpampang nyata di depan mata, dan bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, memulihkan kondisi dan hubungan baik para pihak, baik korban maupun pelaku, seperti hal dengan konsep restoratif justice (keadilan restoratif),” ucapnya.

Ia menambahkan, kliennya MV sejak ditangkap sampai dengan pelimpahan tahap jedua dilakukan oleh Polsek Kuta Utara, tidak pernah memberikan Keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka.

“Hal ini diperkuat dengan tim kami yang tidak pernah mendampingi MV dalam hal memberikan keterangan, yang terbukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dimasukkan dalam berkas pelimpahan tahap dua tersebut yang tidak ada tandatangan klien kami, dikarenakan dia keberatan,” ujar Togar Situmorang.

Hal hampir senada disampaikan Advokat Muchhamad Arya Wijaya, SH dan Alexander Ricardo Gracia, SH. Keduanya mengungkapkan, seluruh peristiwa serta upaya yang telah pihaknya lakukan di Polsek Kuta Utara, masih jauh dari rasa keadilan.

“Padahal kami juga telah melaksanakan dan mengupayakan keadilan restoraktif yang diatur oleh Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan, akan tetapi hal tersebut masih diabaikan,” tutur Arya Wijaya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap pada lembaga negara Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Badung yang menangani perkara ini, untuk sekiranya bisa memberikan rasa keadilan yang tidak didapatkan oleh MV.

Dikatakan, Kejaksaan sesungguhnya juga menerapkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ini merupakan suatu terobosan hukum baru ke arah hukum progresif dalam mencapai tujuan gukum sesungguhnya, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, bukan hukum sebagai efek jera bagi pelaku lagi yang harus dikedepankan.

“Hukum pidana adalah Ultimun Remedium, artinya barulah dapat ditegakkan apabila cara-cara persuasif dan musyawarah tidak lagi bisa dilakukan. Maka dalam hal kasus ini pelapor/ korban telah berdamai dengan klien kami dan juga telah mencabut laporannya di Kepolisian Sektor Kuta Utara,” tutur Advokat Alexander Ricardo Gracia, SH.

Atas dasar itu, tim hukum dari Law Firm Togar Situmorang berharap Kepala Kejaksaan Negeri Badung dapat menggunakan hati nurani dalam melihat kasus ini secara hukum progresif yang mengedepankan keadilan restoratif.

Dalam mengambil keputusan, Kejaksaan tentu telah mempunyai dasar hukum seperti yang telah diatur didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 ayat (1) PERJA 15 Tahun 2020 (1) menyebut, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut.

a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. b) Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

“Keduanya telah terpenuhi dengan Pasal yang diterapkan kepada klien kami,” kata Togar Situmorang.

“Tak lupa kami juga mengucapkan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-61′. Semoga ini momentum untuk meningkatkan pencapaian atas dasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar Selatan dan Cabang Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gedung Piccadilly, Jakarta serta Jalan Pengalengan Raya Nomor 355 Bandung, Jawa Barat ini. (KI-01)

Check Also

Diduga Cemarkan Nama Baik, Istri Zainal Tayeb dan Salah Satu Media Online Disomasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online, istri dari terdakwa Zainal Tayeb, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *