Home / Hukum / Para Tua Adat Beber “Dosa” Camat Boleng dalam Kasus Pemalsuan Surat
(Kiri ke kanan) Kosmas Tie, Hamzah dan Thomas Sudin saat memberi keterangan kepada wartawan. (kitaindonesia.com/itho umar)

Para Tua Adat Beber “Dosa” Camat Boleng dalam Kasus Pemalsuan Surat

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Para Tua Adat di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), membeberkan ‘dosa’ Camat Boleng, BA, terkait kasus pemalsuan dokumen surat yang belakangan menjadi perhatian publik. Para Tua Adat mengaku dipaksa BA untuk menandatangani surat terkait tanah ulayat pada tahun 2018 lalu, yang belakangan diketahui isinya diduga dipalsukan.

Beberapa Tua Adat membeberkan ‘dosa’ BA tersebut, dalam keterangan kepada wartawan di Labuan Bajo, Minggu (1/12/2019) siang. Tua Adat Golo Kondo, Thomas Sudin, misalnya dengan gamblang mengatakan bahwa dirinya dan puluhan Tua Adat lainnya di Kecamatan Boleng, telah dipaksa oleh BA selaku camat Boleng, untuk menandatangani surat yang berisikan tentang batasan-batasan wilayah Kecamatan Boleng.

“Kami dipaksa untuk tanda tangan surat batas-batas wilayah oleh camat Boleng,” jelas Thomas.

Menurut dia, kejadian itu berlangsung dalam rapat terkait batas-batas wilayah Kecamatan Boleng, yang dilaksanakan di Rumah Kepala Desa Mbuit, Yohanes Hurup, ketika itu. Thomas memastikan, dokumen surat yang ditandatangani saat itu adalah tentang batasan-batasan wilayah Kecamatan Boleng, sesuai dengan agenda rapat. Itu pun mereka tanda tangan, karena dipaksa.

Hanya saja, belakangan pihaknya baru mengetahui bahwa dokumen yang ditandatangani tersebut ternyata bukan tentang batas-batas wilayah. Dokumen dimaksud justru berubah dan berisikan tentang penggangkatan YU, ayah dari camat Boleng, sebagai koordinator Tokoh Adat di Kecamatan Boleng.

“Belakangan kami baru tahu, ternyata isi surat itu berubah menjadi surat mengangkat YU sebagai koordinator Tua Golo se-Kecamatan Boleng,” beber Thomas.

Hal senada dilontarkan Tua Adat Mberheleng, Kosmas Tie, pada kesempatan yang sama. Ia mengisahkan, bahwa pada tahun 2018 lalu, dirinya dipanggil oleh staf Desa Mbuit untuk menghadiri rapat bersama camat Boleng.

Dalam rapat tersebut, jelas Kosmas, camat Boleng meminta peserta yang hadir untuk menandatangani dokumen surat yang memuat tentang batas-batas wilayah. Ketika itu, pihaknya selaku Tua Adat di Kecamatan Boleng, menolak menandatangani surat batas-batas wilayah.

Penolakan dilakukan, karena pihaknya tidak mengetahui secara detail tentang batas-batas wilayah yang ada. Hanya saja, camat Boleng ketika itu mengaku siap bertanggungjawab apabila surat tersebut berurusan dengan aparat penegak hukum di kemudian hari.

“Saat itu, camat Boleng mengaku akan menghadap sendiri di pihak polisi jika surat yang ditandatangani itu bermasalah. Jadi akhirnya kita tanda tangan surat tentang batas wilayah itu, dan bukan surat tentang pengangkatan ayah dari camat Boleng sebagai koordinator Tua Adat di Kecamatan Boleng,” tegas Kosmas.

BACA JUGA:   Tak Kenal Jera, Residivis Kasus Narkoba Kembali Diciduk Tim Polresta Denpasar

Sementara itu Tua Adat Golo Tureng, Hamzah, dalam pejelasannya mengatakan, surat yang diduga dipalsukan oleh camat Boleng tersebut berbeda dengan hasil rapat di Rumah Kepala Desa Mbuit. Ia bahkan tidak menduga, camat Boleng melakukan pemalsuan dokumen surat tersebut.

Menariknya, Hamzah juga membuka aib lain camat Boleng, ketika kasus ini mulai mencuat. Menurut dia, sebelum ditahan Polda NTT tanggal 27 November 2019, camat Boleng sempat menemui dirinya. Saat itu, camat Boleng meminta Hamzah untuk menandatangani surat yang intinya berisi tidak melanjutkan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah ulayat di Kecamatan Boleng ini.

“BA mendatangi saya di rumah dan secara adat Manggarai meminta saya untuk tanda tangan surat yang berisikan agar tidak melanjutkan lagi kasus pemalsuan dokumen ulayat. Saya tidak mau, karena kami sudah diminta keterangan oleh polisi,” papar Hamzah.

Diketahui, Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTT menahan Camat Boleng, BA, atas sangkaan menerbitkan surat palsu terkait lahan di wilayah Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda NTT, AKBP Yohannes Bangun. Ia menjelaskan, BA diduga kuat membuat surat palsu dalam kasus sengketa tanah ulayat Mbehal yang berlokasi di Menjerite, Rangko.

“Tersangka diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara,” jelas Bangun.

Sementara itu hingga saat ini, BA belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Adapun Ali Antonius, SH, selaku penasehat hukum BA, dalam keterangan kepada wartawan di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa BA disangkakan melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan tuduhan memalsukan surat.

“Hanya surat pernyataan yang menjadi objek. Jadi ada dugaan kuat, ini kriminalisasi. Dan dalam waktu dekat kami ambil langkah hukum,” tegasnya, sembari menunjuk surat yang menjadi objek yang menyeret BA menjadi tersangka. (KI21)

Check Also

Ditagih Bayaran Usai Indehoi, Buruh Bangunan Ini Malah Main Tikam

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Melalui aplikasi Michat, Prasetyo Aji Prayoga alias Pras berkenalan dengan RPS (16). …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *