Home / Politik / Para Mantan Ketua DPD II Masih “Berkicau”, Ini Klarifikasi Golkar Bali
Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih bersama Sekretaris Dr I Nyoman Sugawa Korry, dalam sebuah kesempatan. (kitaindonesia.com/san edison)

Para Mantan Ketua DPD II Masih “Berkicau”, Ini Klarifikasi Golkar Bali

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Beberapa mantan ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali, masih “berkicau” terkait putusan Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu. Mereka berpendapat, baik keputusan pencopotan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Ketut Sudikerta maupun pencopotan mereka dari kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten, merupakan bagian dari skenario jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Lontaran para mantan Ketua DPD II Partai Golkar ini direspon oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Dr Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Sabtu (30/11/2019). Menurut dia, tindakan mencopot beberapa Ketua DPD II Kabupaten di Bali, tidak ada kaitannya dengan Munas Partai Golkar atau soal dukungan dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Hal ini murni dilakukan karena tindakan mereka menentang kebijakan DPP Partai Golkar, dan terjadi jauh sebelum wacana Munas berkembang,” ujar Sugawa Korry, yang didampingi Wakil Ketua Kominfo DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Putu Indriawan Karna.

Politikus asal Buleleng itu kemudian menjelaskan kronologis peristiwa ini. Menurut dia, peristiwa tersebut bermula dari Keputusan DPP Partai Golkar mencopot Ketut Sudikerta dari kursi Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali. Hal itu dilakukan DPP Partai Golkar, karena Sudikerta dalam status tersangka dan sampai sekarang proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar.

“Keputusan mem-Plt-kan Saudara Sudikerta oleh DPP Partai Golkar melalui SK Nomor 362/ 2018 tanggal 4 Desember 2018, adalah kebijakan yang diambil bukan saja kepada Saudara Sudikerta, tetapi juga terhadap kader-kader lain di seluruh Indonesia yang mengalami status tersangka,” urai Sugawa Korry.

Selanjutnya, dengan keluarnya SK DPP Partai Golkar tersebut, beberapa Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali mendesak agar segera dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Di sisi lain, berkenaan dengan SK 362 tersebut, DPD I Partai Golkar Provinsi Bali melakukan sosialisasi kepada DPD II Partai Golkar Kabupaten/ Kota se-Bali, serta melakukan pleno dengan kader secara intensif. Sayangnya, para Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten ini tetap mendesak Musdalub.

“Kemudian dalam rangka HUT Partai Golkar pada tanggal 19 Desember 2018, dilaksanakan puncak acara HUT yang juga dihadiri Bapak Ibnu Munzir, mewakili Bapak Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, mereka mengerahkan masa dan demo mendesak Musdalub, yang sangat mengganggu kehikmatan acara HUT. Saat itu, Bapak Ibnu Munzir memberikan arahan bahwa DPP Partai Golkar tidak mengizinkan Musdalub, mengingat bulan April 2019 segera dilaksanakan Pileg dan Pilpres,” ujar Sugawa Korry.

Meski sudah arahan seperti itu, para Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali masih saja mendesak pelaksanaan Musdalub. Mereka juga beropini di media massa, yang berdampak terhadap citra Partai Golkar menyongsong Pileg dan Pilpres 2019.

BACA JUGA:   Golkar: Karangasem dan Bangli Siap Tarung, Badung dan Denpasar Akan Ada Kejutan

“Dengan kondisi seperti itu, maka pimpinan-pimpinan kecamatan mengusulkan secara tertulis kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Bali untuk mengambil tindakan kepada para Ketua DPD II Partai Golkar, kususnya Tabanan dan Karangasem, atas pelanggaran terhadap kebijakan DPP Partai Golkar,” bebernya.

Kemudian atas pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan partai yang berdampak negatif terhadap citra partai di tengah upaya konsolidasi partai menyongsong Pileg dan Pilpres serta atas desakan-desakan pimpinan kecamatan, lanjut Sugawa Korry, DPD I Partai Golkar Provinsi Bali melaksanakan rapat pengurus. Hasilnya, diputuskan membentuk tim investigasi pada tanggal 1 Juni 2019.

Tim investigasi ini melaksanakan investigasi di lapangan dan menyampaikan laporannya kepada pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Bali. Atas laporan tim investigasi tersebut, selanjutnya dilaksanakan rapat khusus.

Menurut Sugawa Korry, berdasarkan laporan tim investigasi dan rekomendasi rapat khusus, selanjutnya dilakukan rapat pleno (kuorum). Salah satu keputusannya adalah mencopot enam (6) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten di Bali sekaligus menunjuk Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten sebagai pengganti mereka.

“Atas keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Bali tersebut, lima dari enam Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sabu yang di-Plt melaporkan ke Mahkamah Partai,” kata Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini.

Dalam proses di Mahkamah Partai, disepakati melalui kader-kader mereka yang datang ke Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Bali (sebanyak dua kali dialog, red), bahwa apapun keputusan Mahkamah Partai nantinya masing-masing pihak akan menerima dengan legowo.

“Selanjutnya dalam proses mediasi pada persidangan di Mahkamah Partai, kami telah bersedia memberikan kesempatan kepada mereka untuk maju sebagai calon dalam Pilkada Serentak 2020 dan sebagai pengurus tingkat provinsi dan atau ketua penasehat, tetapi mereka menolak tawaran dimaksud,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam putusannya, Mahkamah Partai Golkar menolak permohonan kelima Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali ini, untuk seluruhnya. Ironisnya, demikian Sugawa Korry, para pendukung Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten yang mengajukan gugatan, malah menilai bahwa keputusan Mahkamah Partai tidak fair.

“Bagi kami, proses persidangan di Mahkamah Partai telah berjalan dengan fair, adil, dan terbuka untuk umum. Mahkamah Partai menolak seluruh gugatan mereka, dengan dasar pertimbangan yang jelas dan terinci,” pungkas Sugawa Korry. (KI4)

Check Also

Pilkada di Masa Pandemi, Ini Bentuk Dukungan Kominfos Denpasar

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) akan melaksanakan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *