Advokat yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Ormas Pengganggu Kamtibmas, Togar Situmorang: Polri Mesti Jaga Kewibawaan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aparat kepolisian tidak kehilangan wibawa dalam bertugas. Kepala Negara bahkan menyindir Kapolda, Kapolres, Kapolsek yang baru bertugas justru sowan kepada kelompok organisasi yang sering mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Menurut advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, permintaan Presiden Jokowi ini cukup beralasan.

Sebab UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi, sesungguhnya hadir untuk kepentingan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

“Jadi organisasi kelompok masyarakat itu didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945,” jelas Togar Situmorang.

Dalam aturan tersebut, kata dia, ada larangan yang apabila melanggar maka dapat dijatuhkan sanksi administratif/ atau sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sementara itu dalam Pasal 59 ayat 3 huruf a dan b, disebutkan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung yaitu dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Adapun ayat 4, melakukan kegiatan sparatis yang mengancam NKRI dan / atau menganut, menyebarkan, ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Perppu dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun.

“Mencermati aturan – aturan tersebut jelas saya mendukung sikap Presiden Jokowi yang telah mengetahui ada oknum pejabat tinggi kepolisian sowan ke petinggi kelompok masyarakat yang pelanggar hukum tersebut menggadaikan kewibawaan,” ujar Togar Situmorang.

“Polri harus punya wibawa dan menjadi penganyom masyarakat, serta tidak boleh takut kepada kelompok masyarakat walau menggunakan nama Pancasila,” imbuhan.

Ia mencontohkan ormas yang menggunakan agama seperti FPI, yang dengan berani dibubarkan oleh Presiden Jokowi.

“Di TNI ada Jenderal Dudung yang sangat tegas juga berani menentang FPI. Di Polri ada Kapolda Metro Jaya Inspektor Jenderal Fadli Imran yang sangat tegas dan tidak toleransi kepada tindak kejahatan semacam organisasi kelompok masyarakat,” papar kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana ini.

Ia pun berharap, Polri harus tampil berani juga tegas terhadap kelompok masyarakat yang melanggar hukum, apalagi yang melanggar hukum hanya karena soal perebutan lahan parkir.

“Kami berharap agar ada solusi terbaik untuk menghindari terjadi bentrokan antar organisasi kelompok masyarakat bisa terhindar. Polri diharapkan terus secara profesional dan gakkum serta proposional,” kata advokat dari Law Firm Togar Situmorang di Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gedung Piccadilly, Jakarta Selatan, ini.

Polri, imbuhnya, diharapkan menindak tegas siapapun termasuk organisasi kelompok masyarakat manapun yang kerap mengganggu kamtibmas serta membuat keributan atau keonaran.

“Tidak perlu ragu apalagi sampai kalah wibawa kepada kelompok masyarakat yang arogan, apalagi sampai ada korban polisi oleh mereka yang menggunakan seragam,” ucapnya.

Ia pun mengajak semua komponen untuk menjaga dan mengawasi, serta Polri diharapkan selalu mengedepankan azas solus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Dan hal penting yang perlu diingat, negara tidak boleh kalah dengan ormas,” pungkas Togar Situmorang, yang memiliki kantor Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar; Jalan Raya Gumecik Gg Melati Nomor 8, By Pass Prof IB Mantra, Ketewel; Jalan Teuku Umar Barat Nomor 10, Krobokan; Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gd Piccadilly, Jakarta; serta Jalan Terusan Jakarta Nomor 181 Ruko Harmoni Kav 18, Antipani Bandung, ini. (KI-01)

Check Also

Polsek Denbar Jaga Kamtibmas

Denpasar – Kita Indonesia, Sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan diakhiri pekan khususnya dimalam Minggu adalah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *