Home / Ekonomi / Nyoman Parta: PPN Sembako Hanya Menambah Beban Ekonomi Masyarakat
Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta. (istimewa)

Nyoman Parta: PPN Sembako Hanya Menambah Beban Ekonomi Masyarakat

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Anggota DPR RI I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Legislator asal Bali ini berpandangan, penerapan pajak terhadap Sembako tersebut justru hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat yang tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukan Sembako sebagai objek PPN,” ujar Nyoman Parta, di Jakarta, Kamis 10 Juni 2021.

“Pajak untuk barang mewah seperti mobil dihilangkan. Ini malah mau mengenakan pajak Sembako. Ini terbalik,” sindir anggota Komisi VI DPR RI itu.

Nyoman Parta pun mengkalkulasi, jika PPN diterapkan dengan persentase yang cukup besar maka akan berdampak pada harga Sembako. Tentu saja hal tersebut bisa memicu instabilitas ekonomi di tingkat bawah.

“Coba bayangkan jika PPN 12 persen. Untuk 1 kg beras yang awalnya harga Rp10 ribu bisa jadi Rp11.200. Ini tentu memberatkan apalagi jika bahan pokok itu dibuat untuk produk UMKM, tentu akan lebih memberatkan,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Idealnya, menurut dia, pemerintah berpikir bahwa ketika Sembako dikenakan PPN maka akan berefek ke barang konsumsi lainnya.

“Masyarakat tentu tidak hanya butuh beras. Mereka juga butuh minyak, gula, kopi dan yang lain, kan bisa banyak kena PPN,” ucapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah mengurungkan rencana tersebut dan tidak memasukkan Sembako sebagai objek PPN. Sebab dampaknnya akan sangat luas dan yang menerima dampak menyeluruh bagi rakyat jelata.

“Sembako adalah kebutuhan paling vital yang bisa berdampak luas jika pemerintah salah melakukan pendekatan. Sebaiknya urungkan dan hilangkan klausul itu,” tegas Nyoman Parta.

Setidaknya, ada 11 item barang kebutuhan pokok yang direncanakan akan kena PPN. Salah satunya adalah beras. Hal tersebut tertuang dalam rumusan RUU Ketentuan Umum Pajak (KUP).

Dalam Pasal 4A ayat 2 huruf b UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN. (KI-01)

Check Also

Rotary Club Bali Gelar Hybrid District Conference 2021

Denpasar (KitaInďonesia.Com) – Rotary District Conference adalah perhelatan akbar yang diselenggarakan oleh District ROTARY International, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *