KITA INDONESIA Mencerdaskan – Merekatkan
Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta, melontarkan kritik keras terkait cara PT PLN (Persero) mendata pelanggan yang mendapatkan diskon tagihan listrik selama pandemi Covid-19. Pasalnya, PT PLN justru melakukan pendataan melalui jaringan WhatsApp (WA).
Seperti diketahui, PT PLN (Persero) telah membebaskan tagihan listrik 100 persen bagi pelanggan 450 KWH serta diskon 50 persen bagi pelanggan 900 KWH. Diskon tagihan bagi pelanggan PLN ini berlangsung selama bulan April-Juni 2020.
“Banyak yang tidak terakses. Sosialisasinya tidak clear, tidak menjangkau penduduk yang membutuhkan. Apakah ada warga miskin yang tidak melek WA? Tanya sekitaran kita yang pengguna 450 KWH, apakah tahu dan paham bagaimana caranya mendapat listrik gratis? Baiknya petugas PLN yang proaktif,” kritik Nyoman Parta, di Denpasar, Kamis (16/4/2020).
Menurut anggota Fraksi PDIP DPR RI ini, semestinya PLN proaktif melakukan pendataan. Misalnya dengan berkeliling untuk mendapatkan data pelanggan yang kebagian jatah diskon dimaksud. Jika terus bertahan dengan pendataan melalui WA, Nyoman Parta yakin, tak semua pelanggan 450 KWH dan 900 KWH akan menikmati kebijakan ini.
Desak PLN Berikan Diskon Bagi Pelanggan 1300 KWH
Pada kesempatan yang sama, Nyoman Parta juga mendesak PT PLN memberikan potongan tagihan sebesar 50 persen kepada pelanggan listrik 1300 KWH. Sebab fakta di lapangan, pelanggan 1300 KWH juga ikut terkena dampak Covid-19.
Apalagi dari penelusuran Nyoman Parta, banyak di antara warga yang terpaksa mencari listrik 1300 KWH karena saat pemasangan tidak ada lagi yang 450 KWH dan 900 KWH. Belum lagi, pelanggan listrik 1300 KWH adalah penduduk urban.
“Pelanggan listrik 1300 KWH kebanyakan adalah penduduk urban yang bekerja di sektor pariwisata yang sekarang terkena dampak Covid-19 paling masif,” ujar Parta.
“Sekali ini saja, kita harapkan PLN dapat memerankan fungsi sebagai BUMN yang lebih bersifat spending, tidak mengedepankan profit bagi kebutuhan dalam negeri. Misalnya selama 3 bulan ini, bukan untuk bantuan tapi dipandang sebagai additional stimulus agar industri bisa survive, dan mereka (industri) tidak dengan segera melakukan gelombang PHK,” imbuh politikus PDIP asal Gianyar, Bali itu.
Ia menambahkan, beberapa titik yang selama ini sebagai konsumen listrik industri terbesar, pasti akan drop sebagai dampak pandemi Covid-19. Ia pun mempertanyakan langkah PLN untuk mengatasi kemungkinan over suplay karena beberapa pabrik atau industri shutdown.
“Kebutuhan energi akan bersifat general. Jika konsumsi industri jauh turun selama 3 bulan, langkah apa yang diambil PLN? Kita kan tidak ingin PLN tampil dalam rencana pembukuan dalam agenda Kemenkeu ikut menyumbang Rp 110 triliun berupa insentif bebas listrik, namun nantinya dalam implementasi mungkin hanya terserap 50 persen atau bahkan kurang. Maka rakyat miskin atau rentan miskin (dengan indikator listrik 450 KWH dan 900 KWH) tidak riil menerima insentif itu,” pungkas Parta, sembari meminta agar mengalihkan dana CSR PLN sebagai dana tanggap Covid-19 bagi area kerja masing-masing. (KI4)
