Home / Ekonomi / Nyoman Parta Kritik Amburadulnya Pencairan Dana BPUM Hingga Pemotongan Oleh Bank
Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta. (istimewa)

Nyoman Parta Kritik Amburadulnya Pencairan Dana BPUM Hingga Pemotongan Oleh Bank

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, melontarkan kritik keras terkait amburadulnya pencairan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk pelaku usaha usaha kecil mikro menengah (UMKM).

Menurut dia, banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan pencairan dana bantuan presiden (Banpres) ini.

“Ada yang datang ke bank sampai lima kali untuk proses pencairan. Ada yang menunggu satu bulan sejak diterimanya SMS baru bisa dicairkan,” kata Nyoman Parta, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 15 Juni 2021.

“Ada yang hanya bisa dicairkan setengahnya. Satu bulan berikutnya baru bisa dicairkan lagi sisanya,” imbuh politikus PDIP asal Pulau Dewata itu.

Tak hanya masalah pencairan, pelaku UMKM juga mempertanyakan adanya pemotongan dana Rp50-100 ribu ketika dana bantuan sudah cair. Pihak BRI selaku bank penyalur beralasan, pemotongan tersebut untuk untuk saldo rekening dan asuransi.

“Bank BRI harus membenahi pelaksanaan pencairan dan standar operasional prosedur (SOP) pencairan BPUM,” tegas Nyoman Parta.

Ia pun meminta Bank BRI agar tak mendiamkan keadaan seperti itu. Apalagi, ada laporan dari pelaku UMKM kepada dirinya bahwa pihak BRI merasa proses pencairan itu merupakan tugas lebih.

“Bahkan ditengarai unit bank menggunakan dana ini untuk menambah portofolio banknya,” ujar politikus kelahiran Guwang, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ini.

Sebelumnya, lanjut Nyoman Parta, Komisi VI DPR RI sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan Bank Grup Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah dengan beberapa kesimpulan terkait BPUM.

Di antaranya, Komisi VI DPR RI meminta Bank Grup Himbara khususnya BRI untuk melakukan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara lebih efektif, cepat dan tepat sasaran.

Selanjutnya, melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha khususnya di sektor UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Komisi VI DPR RI juga meminta Bank Grup Himbara menyusun dan mengimplementasikan strategi dan mitigasi risiko guna mengantisipasi situasi pandemi Covid-19 yang belum pasti.

“Selanjutnya, melakukan efisiensi operasional usaha dalam rangka menjaga kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19. Juga melaksanakan restrukturisasi kredit secara efektif dalam rangka mendukung kinerja nasabah yang terdampak pandemi Covid-19,” beber Nyoman Parta.

“Untuk teman-teman yang tidak bisa mengajukan BPUM karena sudah memiliki KUR, itu karena tingkat suku bunga pinjaman sudah disubsidi oleh pemerintah,” imbuhnya.

Khusus terkait dengan rencana pengenaan biaya transaksi; biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM LINK, demikian Nyoman Parta, telah disepakati dalam rapat dengar pendapat ini untuk dibatalkan.

“Terhadap hal ini, Komisi VI DPR memberikan apresiasi,” pungkas Nyoman Parta. (KI-01)

Check Also

Nyoman Parta Soroti Kelangkaan Kontainer di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta (KitaIndonesia.Com) -Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menyoroti kelangkaan kontainer atau container …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *