Home / Nusantara / Ngaben di Sudaji Diproses Hukum, Togar Situmorang: Biarkan Penegak Hukum Bekerja
Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Ngaben di Sudaji Diproses Hukum, Togar Situmorang: Biarkan Penegak Hukum Bekerja

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan. Kasus positif corona terus meningkat, sementara jumlah yang meninggal dunia pun tak sedikit.

Pemerintah sendiri terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Seperti mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tetap berada di rumah, menjaga jarak, tidak berkumpul dengan banyak orang, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker apabila bepergian.

“Sayangnya di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan arahan hingga instruksi pemerintah. Seperti kejadian di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng, yang tetap melaksanakan kegiatan Ngaben dengan melibatkan warga yang cukup banyak sehingga aparat kepolisian langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dan polisi sudah menetapkan satu tersangka,” kata pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, di Denpasar, Selasa (5/5/2020).

Advokat senior ini mengaku sangat prihatin dengan tindakan panitia penyelenggara Ngaben tersebut. Bagi Togar Situmorang, ini merupakan sebuah ironi.

“Di satu sisi kita melaksanakan upacara Ngaben yang merupakan wujud bakti kita kepada orangtua, tetapi di sisi lain, kita harus bertindak mengikuti pemerintah untuk menjaga keselamatan bersama,” ucapnya.

Advokat senior yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank 2019 ini melihat situasi sekarang ini mengenai penyebaran virus corona yang begitu cepat. Sebaiknya, menurut dia, semua pihak harus mengikuti seluruh intsruksi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, demi kesehatan dan keselamatan bersama.

“Menurut saya, kasus yang terjadi di Desa Sudaji sudah masuk ke ranah hukum. Tugas pemerintah daerah adalah membuat kebijakan atas dasar arahan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, dikeluarkanlah suatu himbauan, instruksi maupun berupa edukasi kepada masyarakat. Dan jika yang bersangkutan tetap bersikukuh, dan tidak mengikuti intruksi dari pemerintah, maka sudah masuk dalam ranah hukum dan biarkan aparat penegak hukum yang bekerja,” tandas Togar Situmorang, yang juga Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur.

Ia menambahkan, selain mengikuti instruksi dari pemerintah, dalam hal melaksanakan Yadnya, PHDI dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga sudah mengeluarkan Keputusan Bersama tentang ketentuan pelaksanaan Panca Yadnya dan kegiatan adat dalam status pandemi Covid-19 ini di Bali.

“Apabila desa adat tetap melaksanakan kegiatan dalam salah satu Panca Yadnya ini, maka harus dengan protokol penanganan Covid-19,” tegas advokat yang terdaftar dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satafactory Performance Of The Year ini.

“Mari kita ikuti arahan dari pemerintah untuk keselamatan kita bersama dan jangan ‘Bengkung’. Kita melaksanakan Yadnya dan sembahyang mengikuti Dharma Agama dan Dharma Negara, sehingga Yadnya dan sembahyang yang kita lakukan mencapai tujuan yang diharapkan. Bersih di hati dan serta sehat di alam,” pungkas Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat), dan Cabang Denpasar di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar serta Cabang Jakarta di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan, ini. (KI4)

Check Also

Ajak Masyarakat Vaksin dan Jaga Imun, Togar Situmorang: Jangan Remehkan Virus Corona!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir dua tahun dunia dirundung bencana wabah virus corona. Virus yang berasal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *