Home / Peristiwa / Nasional / MK Beberkan Jenis Pelanggaran dalam Sengketa Pemilu dan Pilkada
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M Guntur Hamzah (kiri) saat menjadi pembicara pada Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum S2 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu 17 April 2021. (humas mk)

MK Beberkan Jenis Pelanggaran dalam Sengketa Pemilu dan Pilkada

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M Guntur Hamzah membeberkan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan terbukti di persidangan yang diselenggarakan MK.

Pelanggaran pada umumnya terkait dengan rekapitulasi dan penghitungan suara,” kata Guntur Hamzah, sebagimana dilansir situs resmi MK, Senin 19 April 2021.

Guntur Hamzah melontarkan hal tersebut saat menjadi pembicara pada Webinar Nasional dengan tema “Urgensi Pembaharuan UU Pemilu Demi Penguatan Demokrasi di Indonesia”, yang diselenggaralan oleh Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum S2 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 17 April lalu.

Pada kesempatan tersebut, Guntur Hamzah merinci beberapa pelanggaran terkait dengan rekapitulasi dan penghitungan suara, sebagaimana terungkap dalam persidangan di MK. Salah satunya adalah adanya penambahan dan pengurangan suara calon.

“Ada juga kesalahan pencatatan perolehan suara. Ada pula kesalahan rekapitulasi suara pada formulir berbeda, ketidaksinkronan formulir c1 dengan c1 plano atau c1 hologram,” beber Guntur Hamzah.

“Pelanggaran lain adalah adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut, menurut dia, berimplikasi terhadap putusan MK. Ia memastikan bahwa MK lebih teliti dan detail serta cermat untuk menetapkan hasil suara yang benar, sehingga memerintahkan penyelenggara untuk melakukan penghitungan suara ulang atau bahkan memerintahkan penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Semua ini dikarenakan seringnya pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan yang dilakukan oleh para kontestan atau penyelenggara,” tegas Guntur Hamzah.

Ia menambahkan, dari statistik putusan Pilkada tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2020, jumlah perkara yang diputus “kabul” oleh MK mengalami kenaikan. MK melihat masih adanya harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, MK dalam memutus perkara tidak hanya memberikan keadilan prosedural saja, namun juga memberikan keadilan yang substansif,” ucapnya.

Dalam paparannya, Guntur Hamzah juga memberikan beberapa catatan untuk pelaksanaan Pemilu/ Pilkada yang akan datang. Catatan dimaksud antara lain melakukan penyusun DPT secara cermat dan logis, penyelenggara Pemilu di setiap jenjang harus lebih profesional khususnya pada saat melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara.

Catatan lainnya, mengoptimalkan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran berupa mobilisasi pemilih, penggelembungan suara, perusakan kertas suara. Selain itu, adanya konsistensi penerapan keputusan KPU dalam hal penggunaan Sistem Noken di Papua. (KI-01)

Check Also

Dukung Pariwisata Bali Dibuka, Togar Situmorang: Keselamatan Tetap Diutamakan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pariwisata Bali resmi dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara, setelah ditutup selama pandemi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *