Home / Peristiwa / Nasional / Menkominfo: Pembatasan Medsos Dicabut jika Suasana Kondusif

Menkominfo: Pembatasan Medsos Dicabut jika Suasana Kondusif

JAKARTA (KitaIndonesia.Com) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pembatasan media sosial dan whatsapp akan terus diterapkan hingga situasi keamanan dinyatakan kondusif. Pembatasan dilakukan untuk mencegah beredarnya konten-konten negatif terkait aksi 22 Mei 2019.

“(Pencabutan) Tunggu kondusif. Yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak, tentu dari pihak keamanan. Utamanya ya kalau sudah kondusif kita akan fungsikan kembali fitur-fitur (medsos dan whatsappa),” kata Rudiantara di kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Rudiantara menuturkan, kebijakan membatasi medsos dan messaging system untuk meminimalisir penyebaran hoaks dan unggahan bernuansa provokatif. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang kita freeze sementara kan video, foto. Karena secara psikologis, video dan gambar itu bisa membangkitkan emosi,” kata Rudiantara.

Menurutnya, aplikasi pesan instan merupakan salah satu medium penyebaran konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun konten asli diunggah di medsos, pengguna bisa mengambil screen capture, kemudian menyebarkannya melalui whatsapp

Rudiantara kembali menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. “Saya mohon maaf, tapi ini sekali lagi sementara dan bertahap. Saya berharap ini bisa cepat selesai,” ujar menteri yang akrab disapa Chief RA ini.

Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan untuk membatasi fitur foto dan video di medsos serta whatsapp menyusul aksi anarkistis pada demonstrasi 22 Mei 2019. Dampak dari pembatasan ini, pengguna akan mengalami perlambatan dalam mengunggah dan mengunduh foto serta video.

Kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak agar kebijakan itu segera dicabut karena bertentangan dengan UUD 1945.

Check Also

Ini Pemenang Kompetisi Digital Tourism yang Diselenggarakan LSPR dan Kemenparekraf

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – LSPR Communication and Business Institute bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *