Home / Hukum / Majelis Hakim Bacakan Vonis Tanpa Kehadiran Terdakwa, Togar Situmorang: Tidak Cerminkan Asas Keadilan
Advokat senior Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA. (istimewa)

Majelis Hakim Bacakan Vonis Tanpa Kehadiran Terdakwa, Togar Situmorang: Tidak Cerminkan Asas Keadilan

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tegal telah membacakan putusan atas perkara Nomor 116/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tgl, di Kantor PN Tegal. Menariknya, pembacaan vonis oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini justru tanpa dihadiri Terdakwa MTA.

Terdakwa pun sangat keberatan dengan hal ini, apalagi vonisnya melebihi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Karena itu, terdakwa meminta bantuan hukum pada Law Firm Togar Situmorang Cabang Jakarta yang beralamat di Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gedung Piccadilly, Jakarta Selatan ini.

“Saya benar-benar merasa keberatan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tegal, padahal saya sangat berharap adanya keadilan buat diri saya,” kata MTA, saat menemui tim hukum Law Firm Togar Situmorang Cabang Jakarta.

Apa yang diputuskan Hakim dengan ketidakhadiran saya saat pembacaan putusan di Pengadilan membuat saya sendiri agak shock. Untuk itulah saya memohon bantuan hukum kepada Pak Togar Situmorang dan tim advokatnya,” imbuh MTA.

Secara terpisah advokat senior Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA, mengungkapkan secara singkat terkait perkara pidana ini. Menurut dia, perkara ini diatur dalam Pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana.

“Bahwa pengadilan memutus perkara harus dengan hadirnya Terdakwa. Kecuali dalam hal UU ini menentukan lain, itu jelas hukum yang berbicara,” kata Togar Situmorang.

Sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa MTA, pihaknya sudah memegang salinan putusan dari PN Tegal. Salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa MTA telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf D UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MTA selama 2 tahun,” kata advokat yang sering disapa Panglima Hukum ini.

Menurut dia, MTA sesungguhnya hanya sebagai Kuasa dari PT Samudera Etan Energi yang bergerak dalam bidang perminyakan yang bekerja sama dengan PT EMKL Wahyu Jaya yang bergerak di bidang usaha jasa pengurusan dokumen ekspor impor dan transportasi yang mempunyai izin lengkap, untuk membeli atau memesan dari Terdakwa 2 yang sudah melakoni bisnis tersebut dan mengatakan bahwa minyak tersebut adalah betul legal.

Bahkan jika memang melanggar sesuai ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka saat persidangan dihadirkan saksi dari Pertamina selaku stakeholders atau kepanjangan tangan pemerintah yang bisa mengurai kebenaran bahwa itu bertentangan.

Karena itu, Togar Situmorang selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa menilai dan merasa keberatan dengan putusan Majelis Hakim tersebut. Apalagi dalam salinan putusan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hanya satu tahun enam bulan.

“Tetapi Majelis Hakim malah menjatuhkan vonis 2 tahun dan itu melebihi tuntutan. Apakah itu bukan termasuk ultra petita?” tanya advokat berdarah Batak kelahiran Jakarta ini.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian advokat yang juga menangani kasus artis ibukota ini, yakni pembacaan vonis tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Hal itu jelas menjadi kegundahan tersendiri bagi kliennya.

“Jadi kalau kita mengacu pada Pasal 196, juga kita bisa lihat adanya dugaan yang memang kita sangat-sangat sayangkan sehingga memberatkan klien, karena pada saat diputus itu kan Hakim bertanya apakah menerima atau akan pikir-pikir atau banding. Harus didengar secara utuh oleh si Terdakwa,” tandasnya.

“Karena waktu yang diberikan oleh Pengadilan itu untuk menerima atau mikir-mikir hanya diberikan 7 hari, inilah yang harus kita sebagai kuasa hukum betul-betul teliti dan jangan sampai salah, sehingga dalam proses nantinya tidak merugikan klien,” imbuh Togar Situmorang.

Ia bahkan menyebut, putusan Majelis Hakim PN Tegal ini tidak mencerminkan asas keadilan. Majelis Hakim juga tidak menerapkan prinsip keberimbangan.

“Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada MTA sangat tidak mencerminkan asas asas keadilan. Majelis Hakim yang seharusnya menerapkan prinsip keberimbangan, tetapi malah mempertontonkan keberpihakannya pada pihak yang mempunyai kekuatan lebih,” ucapnya.

Togar Situmorang lalu merujuk Pasal 184 KUHAP yang menyebutka bahwa unsur pertama dalam proses pembuktian adalah adanya keterangan saksi. Tetapi Majelis Hakim yang seharusnya memegang prinsip keberimbangan, sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada MTA untuk menghadirkan Saksi yang meringankan buat dirinya.

“Padahal itu sangat penting untuk MTA yang semua nasibnya berada di palu hakim sebagai perwakilan Tuhan,” tegas Togar Situmorang.

Apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim, imbuhnya, seharusnya mencerminkan Dewi Keadilan yang menutup matanya sedangkan di tangannya terdapat pedang dan timbangan.

“Artinya hukum harus tegas, adil, objektif, bijaksana, tajam dan berwibawa. Namun semuanya itu tidak tercermin dari Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini,” ujar Togar Situmorang.

Oleh sebab itu, kami akan menempuh upaya banding di Pengadilan Tinggi dan tentunya akan lebih memperhatikan kembali dan menjadi atensi kami untuk memperjuangkan hak-hak dari klien kami supaya tidak diperkosa oleh ketidakadilan. Kami berharap untuk para praktisi hukum bisa melakukan eksaminasi terhadap putusan ini untuk lebih membuat terang kasus ini, apa yang sebenarnya terjadi,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar, serta cabang di Denpasar, Jakarta, Cirebon, Kalimantan Barat, Pengalengan, dan Bandung ini. (KI-01)

Check Also

Sidang Perkara Kasus Tanah Keranga, Mantan Anggota DPRD Mabar Dituntut 8 Tahun Penjara

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang atas perkara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *