Home / Nusantara / Majelis Desa Adat Batasi Unjuk Rasa di Bali Selama Pandemi Covid-19

Majelis Desa Adat Batasi Unjuk Rasa di Bali Selama Pandemi Covid-19

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Gelombang unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja, terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Bali. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Bahkan MDA melaksanakan Pasangkepan Prajuru Harian diperluas, yang dipimpin langsung oleh Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dan Panyarikan Agung, I Ketut Sumarta, di Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali, Renon, Senin (12/10/2020).

Berdasarkan Pasangkepan tersebut, MDA mengeluarkan keputusan pembatasan terhadap aktivitas unjuk rasa yang dilaksanakan di area publik Wewidangan Desa Adat secara beramai – ramai dan berkerumun.

Demikian disampaikan I Made Abdi Negara, Patajuh Panyarikan Agung MDA Provinsi Bali, melalui keterangan tertulisnya kepada kitaindonesia.com, di Denpasar, Selasa (13/10/2020).

Disebutkan, MDA berpandangan bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa nyata – nyata tidak bisa memenuhi pelaksanaan protokol kesehatan pengendalian Covid-19, di tengah meningkatnya penderita dan tingkat kematian akibat wabah global itu.

“Peningkatan jumlah kasus itu telah menimbulkan dampak yang luas terhadap ekonomi, sosial, adat, budaya dan, ketertiban dan penyelamatan umat manusia,” papar Abdi Negara, dalam keterangan tertulisnya.

Hal ini, imbuhnya, menjadi salah satu dasar pertimbangan penting bagi MDA yang mendorong Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu di Wewidangan Desa Adat di Bali untuk tidak berkerumun dalam jumlah besar.

“Tuntuntan hendaknya mengedepankan musyawarah dengan semangat¬† manyama braya, gilik saguluk para sparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya, sebagai pijakan filosofi dasar Desa Adat di Bali,” ucapnya.

BACA JUGA:   Peringati Hari Kemerdekaan RI, Gubernur Koster: Jadikan Momentum Mantapkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Ia menambahkan, pembatasan aksi unjuk rasa di area publik di Wewidangan Desa Adat, yang melarang kegiatan unjuk rasa dengan peserta lebih dari 100 orang tersebut, semata – semata adalah untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona.

Sebelumnya, MDA juga telah melakukan pembatasan kegiatan Panca Yadnya dan Keramaian di Bali yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 007/ SE/ MDA-PBali/ IX/ 2020.

Secara tegas MDA Provinsi Bali mengintruksikan kepada semua Prajuru Desa Adat di Bali untuk melaksanakan keputusan ini bersama -sama dengan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu di Wewidangan Desa Adat yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Pacalang Desa Adat masing-masing dengan penuh disiplin, tertib dan bertanggungjawab.

MDA sendiri secara berjenjang di semua tingkatan didorong untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi dan pemantauan pelaksanaan keputusan secara seksama, sehingga pelaksanaan pembatasan tersebut diharapkan sepenuhnya berjalan di lapangan.

Selain Prajuru Harian, Ketua Paiketan Pacalang Bali, I Made Mudra yang hadir dalam Pasangkepan dengan tegas menyatakan akan langsung mengkoordinasikan hal ini ke seluruh Pacalang Bali, untuk segera melakukan aksi dan tindakan nyata dalam mengamankan Keputusan MDA. (KI-M Susanto)

Check Also

Pembentukan Komnaspan Kabupaten Se-Bali, Togar Situmorang: Sikat Mafia Aset Negara!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Aset negara, konon banyak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *