Home / Hukum / Mahfud MD Sentil Industri Hukum, Togar Situmorang: Tindak Tegas Penegak Hukum yang Nakal!
Pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Mahfud MD Sentil Industri Hukum, Togar Situmorang: Tindak Tegas Penegak Hukum yang Nakal!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menyentil banyaknya praktik industri hukum yang terjadi belakangan ini. Apakah ini bentuk sindiran kepada penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim?

Menurut pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, penegak hukum yang baik semestinya harus memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan. Namun dalam praktik nyata saat ini, ada semacam industri hukum sebagaimana dilontarkan Menkopolhukam.

“Industri hukum adalah suatu proses penegakan hukum di mana orang yang tidak ada masalah dibuatkan masalah, agar berperkara. Orang yang tidak salah, diatur sedemikian dibuat menjadi bermasalah. Orang yang bersalah, diatur sedemikian rupa menjadi tidak bersalah,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Minggu (8/12/2019).

Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum ini berpandangan, sebagai penegak hukum seharusnya memberikan contoh yang baik. Artinya, proses penegakan hukum wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku, bukan malah menjadikannya semacam industri.

Advokat senior yang menerima penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year ini pun mendorong para pengawas untuk mengambil tindakan tegas terhadap penegak hukum yang melakukan pelanggaran. Apalagi jika ada yang melakukan praktik korupsi, harus ditindak tegas.

“Seharusnya aparat pengawas menangkap hakim, jaksa dan polisi yang nakal dalam bertugas, yang melakukan pelanggaran hukum bahkan melakukan praktik korupsi. Harus ada tindakan tegas kepada penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum tersebut,” tegas Togar Situmorang, yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

BACA JUGA:   Para Tua Adat Beber "Dosa" Camat Boleng dalam Kasus Pemalsuan Surat

Khusus penyidik, Ketua Pengcab POSSI Denpasar ini mengatakan, seharusnya lebih profesional dalam menjalankan tugas. Yang tak kalah penting, penyidik juga mesti proporsional serta menggunakan hati murani.

“Harusnya penyidik seperti itu, sehingga mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan dan bisa memberantas praktik mafia hukum. Bukan malah menjadi bagian dari mafia hukum dengan memanfaatkan celah hukum dan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan hukum,” tandas Togar Situmorang, yang juga Ketua Komite Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur itu.

Advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini pun berharap agar ke depan, Menkopolhukam dapat memperkuat keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab dalam tugasnya, KPK juga dapat disebut sebagai pengawas penegak hukum.

“Mereka bisa menangkap polisi, jaksa, hakim, yang melakukan praktik korupsi,” tutur advokat yang masuk daftar Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini.

“Kami juga berharap, semua aparat hukum lainnya termasuk KPK, dapat menindak mafia-mafia hukum dalam institusinya masing masing. Ini penting, agar ke depan tidak ada yang merugikan dan dirugikan dan yang tidak bersalah tidak dibuatkan masalah agar berperkara. Yang salah ditindak lanjuti, untuk dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya,” pungkas Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar dan Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar ini. (KI4)

Check Also

Korban Sampan Terbalik di Perairan Pantai Cucukan Ditemukan Tak Bernyawa

Gianyar (KitaIndonesia.Com) – Seorang pria bernama Apro Yosi Prasetio (30) meninggal dunia setelah sampan yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *