Home / Nusantara / LPPDK Nol Rupiah, Mantan Kepala Sekretariat NasDem Bali ‘Bernyanyi’
Suasana sidang DKPP secara virtual tanggal 18 Juni lalu. (istimewa)

LPPDK Nol Rupiah, Mantan Kepala Sekretariat NasDem Bali ‘Bernyanyi’

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kasus Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 senilai Rp0 di Bali, kini tengah bergulir di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

Kasus ini melibatkan calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng dari Partai NasDem Dr Somvir. Saat ini, Dr Somvir tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024.

Menariknya di tengah bergulirnya kasus ini di DKPP, mantan Kepala Sekretariat DPW Partai NasDem Provinsi Bali Deni Varindra mulai ‘bernyanyi’. Ia bahkan mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus ini.

Menurut dia, sesungguhnya letak kesalahan dalam kasus ini ada pada Caleg alias Somvir. Pasalnya, yang bersangkutan justru lalai menyetorkan nota belanja pengeluaran dana kampanye saat partai politik membuat LPPDK usai Pileg 2019 lalu.

“Sesungguhnya kesalahan memang ada pada Somvir, yang lalai menyetorkan nota belanja,” ujar Deni, kepada wartawan di Denpasar, akhir pekan kemarin.

Ia bahkan mengaku sangat kecewa karena Somvir justru memberikan laporan yang tak sesuai fakta kepada Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali Julie Sutrisno Laiskodat.

Malah, Somvir disebutnya mengarang cerita, yakni menuduh pihak sekretariat dengan sengaja menghilangkan nota belanja kampanye miliknya.

“Ia (Somvir, red) menutupi cerita bahwa sebenarnya ia tidak mengeluarkan dana kampanye sepeserpun. Malah menuduh saya selaku kepala sekretariat telah dengan sengaja menghilangkan nota belanja miliknya,” tandas Deni.

Ia pun menunjukkan bukti percakapan di WhatsApp, yang jelas-jelas berisi kelalaian Somvir dalam menyetor nota belanja dana kampanye.

“Bukti percakapan ada. Jadi jelas, siapa yang sesungguhnya bersalah. Jangan malah melempar kesalahan kepada orang lain,” tegasnya.

Diketahui, sidang perdana dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Perkara Nomor  125 – PKE – DKPP/ IV/ 2021 ini digelar DKPP secara virtual, Jumat 18 Juni lalu.

Perkara ini diadukan oleh Ketut Adi Gunawan, warga Buleleng. Adapun yang diadukan adalah I Dewa Agung Lidartawan, Anak Agung Gede Raka Nakula, I Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darma Sanjaya, dan Luh Putu Sri Widyastini (ketua dan anggota KPU Provinsi Bali), masing-masing sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Pengadu juga mengadukan Ketut Ariani, I Ketut Rudia, I Wayan Widyardana Putra, I Wayan Wirka dan I Ketut Sunadra (ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bali), masing-masing sebagai Teradu VI sampai Teradu X. (KI-01)

Check Also

Muscablub Pemuda Pancasila Karangasem, Sujanayasa Terpilih Aklamasi Jadi Ketua

Karangasem (KitaIndonesia.Com) – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Karangasem menggelar Musyawarah Cabang Luar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *