Home / Pemerintahan / Lima Fraksi di DPRD Bali Sepakat Empat Raperda Dibahas
Sekretaris Fraksi NasDem - PSI - Hanura DPRD Bali Grace Anastasia Surya Widjaja menyerahkan pandangan umum fraksi kepada Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. (kitaindonesia.com/humas dprd bali)

Lima Fraksi di DPRD Bali Sepakat Empat Raperda Dibahas

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Lima fraksi di DPRD Provinsi Bali, masing-masing Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi NasDem – PSI – Hanura, sepakat untuk membahas keempat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster. Hal ini terungkap dalam pandangan umum kelima fraksi terhadap keempat Raperda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Renon, Denpasar, Rabu (6/11/2019).

Keempat Raperda yang disetujui untuk dibahas tersebut, masing-masing adalah Raperda Tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020; Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039; Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Meski sepakat untuk dibahas, namun kelima fraksi menyampaikan catatan kritis terhadap keempat Raperda ini. Terkait Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 misalnya, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar gubernur menggunakan data dalam Perubahan APBD 2019 untuk menentukan APBD 2020.

“Dalam perencanaan APBD, Saudara Gubernur menggunakan data dasar anggaran Induk APBD Tahun 2019 untuk menentukan APBD Tahun 2020. Kami sarankan, sebaiknya menggunakan data Perubahan APBD 2019,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra, saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Selanjutnya Fraksi NasDem – PSI – Hanura, secara khusus memberikan catatan terkait Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Bagi fraksi gabungan ini, substansi dari regulasi ini nantinya adalah mengharuskan penegak hukum untuk secara cuma – cuma memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, dalam hal ini yang tidak mampu.

“Terkait hak-hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, yaitu rakyat miskin, apakah nantinya mereka mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap? Apakah dengan bantuan hukum ini nantinya masyarakat miskin akan memperoleh standar bantuan hukum sesuai kode etik advokat?” tanya Sekretaris Fraksi NasDem – PSI – Hanura, Grace Anastasia Surya Widjaja, saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Terhadap Raperda Pembangunan Industri Provinsi Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pengembangan industri berbasis lokal Bali sangat diperlukan. Sebab, kontribusi sektor pertanian baru sebesar 14 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain masyarakat Bali yang bergerak di sektor pertanian sekitar 40 persen lebih.

“Berkaitan dengan itu, bagaimana strategi Saudara Gubernur bahwa pembangunan industri ini benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Bali? Sebab kita punya pengalaman terkait kemajuan pariwisata, di mana masyarakat kita sebagian besar jadi penonton di tengah kucuran Dolar,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali I Wayan Rawan Atmaja, saat membacakan pandangan umum fraksinya.

“Pembangunan industri secara masif tentu akan berdampak kepada pencemaran lingkungan, sehingga hal ini akan menjadi kontra produktif dengan visi pembangunan Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Mohon penjelasan,” imbuh Rawan Atmaja.

Khusus mengenai Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, seluruh fraksi sepakat untuk dibahas. Sebab sesuai peraturan perundang-undangan, apabila pemilik saham terdiri dari beberapa daerah maka satu daerah harus memiliki saham di atas 51 persen.

“Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, maka kepemilikan saham salah satu pemerintah daerah harus lebih dari 51 persen,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Tjokorda Gede Agung, saat membacakan pandangan umum fraksinya. (KI4)

Check Also

Ditengarai Ada Permainan, PPK Tidak Terbitkan Tender Proyek Pembangunan Canal IPA Belusung Kota Denpasar

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – CV. Putra Bale Gede sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan pembangunan Canal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *