Home / Peristiwa / Nasional / Laka Lena Apresiasi Kebijakan Presiden Jokowi Melarang Mudik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena. (istimewa)

Laka Lena Apresiasi Kebijakan Presiden Jokowi Melarang Mudik

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang masyarakat untuk mudik. Kebijakan ini diambil dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

“Kebijakan Presiden Jokowi melarang mudik perlu diapresiasi. Kami menyarankan agar kebijakan tersebut disertai langkah pemerintah dengan mengajak peran aktif masyarakat untuk menjalankan keputusan ini,” kata Laka Lena, dalam keterangan tertulisnya yang diterima kitaindonesia.com, di Labuan Bajo, Selasa (21/4/2020).

Politikus muda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menambahkan, keputusan Presiden Jokowi bisa dipahami terkait perkembangan dan sebaran kasus Covid-19 yang terus meningkat. Kondisi ini, tentu harus diantisipasi lebih serius, ketat dan disiplin.

“Keputusan untuk melarang mudik bagi semua pihak ini tentu saja setelah mencermati semua dinamika kasus Covid-19 di seluruh Indonesia. Berhasil atau tidaknya pengendalian Covid-19 sangat ditentukan pencegahan pertemuan dalam jumlah besar saat mudik,” tutur Laka Lena, yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI.

Pemerintah, lanjut mantan aktivis PMKRI ini, perlu memperkuat edukasi secara masif, baik menggunakan berbagai media maupun melibatkan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya.

“Juga harus disertai penegakan hukum terhadap warga negara untuk mematuhi kebijakan pemerintah ini secara disiplin. Pemerintah juga perlu memastikan data warga yang terdampak dan tidak bisa mudik, yang harus mendapat bantuan sosial sesuai hak haknya,” ujar Laka Lena.

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur pulang kampung, imbuhnya, kepala desa/ lurah hingga ketua RT/RW wajib melakukan pendataan dengan jelas serta memberlakukan karantina mandiri secara ketat dan disiplin.

“Selama 14 hari karantina mandiri warga yang balik ke kampung dari daerah episentrum atau dari luar negeri, harus dicek kondisinya secara teratur oleh tenaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Perlu juga dilakukan sanksi sosial bagi warga atau keluarganya yang tidak disiplin menjalankan hal ini karena bisa membahayakan warga di kampungnya,” tandas Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT ini.

Khusus terkait bantuan sosial bagi warga miskin yang belum masuk data, lanjut Laka Lena, mestinya tetap dibantu sesuai kebijakan lokal. Misalnya, bantuan yang tersedia dibagi secara merata. Caranya dengan memperkecil bantuan untuk seluruh warga miskin di tingkat RT/RW bersangkutan sehingga semua yang miskin kebagian bantuan.

“Semua jenis bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sembako, kartu pra kerja, program padat karya, listrik gratis atau diskon 50 persen, plus program sosial lainnya dari pemerintah pusat sampai daerah juga pihak swasta, harus betul – betul dipastikan menjangkau seluruh warga yang membutuhkan,” pungkas Laka Lena. (KI21)

Check Also

Rakernas PERADI Sukses, Togar Situmorang Kembali Suarakan Dukungan untuk ‘Single Bar’

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Prof Otto Hasibuan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *