KPK: Pengelola Bandara Komodo Wajib Bayar Pajak Parkir dan Reklame ke Daerah!

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Banyak temuan menarik dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Wakil Bupati Yulianus Weng, yang menyasar enam lokasi aset dan pajak bermasalah, di Labuan Bajo, Sabtu 10 April 2021.

Salah satunya adalah hotel milik BUMN yang menunggak bayar pajak hotel dan restoran hingga lebih dari Rp1 miliar. Selain itu, Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Komodo justru berkelit terkait kewajibannya membayar Pajak Daerah.

“Sesungguhnya pajak parkir, restoran dan reklame di bandara merupakan kewajiban yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah,” kata Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria, dalam sidak tersebut.

“Pihak pelaku usaha dan Unit Pengelola Bandar Udara Komodo tidak dapat berkelit ini bukan kewajiban mereka,” imbuhnya.

Dian Patria bahkan menegaskan bahwa tidak ada dualisme pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Daerah.

“Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak timbul atas penyediaan sarana dan prasarana di bandara. Sedangkan, kewajiban Pajak Daerah timbul jika sarana prasarana tersebut diusahakan untuk parkir, restoran dan reklame,” tandas Dian Patria.

KPK pun merekomendasikan kepada Pemkab Manggarai Barat untuk memastikan tax clearance kepada para pengusaha yang belum memenuhi kewajibannya dan mendorong pemberlakuan NPWP cabang.

Selain ke salah satu hotel milik BUMN dan UPBU Komodo, sidak kali ini juga menyasar Puncak Waringin, Tanah Pembebasan Pinongko, Terminal Multipurpose Labuan Bajo Milik PT Pelindo III, serta aset tanah untuk jalan melintasi Tempat Perdagangan Ikan (TPI) Labuan Bajo. (KI-01)