Home / Nusantara / KPK Ingatkan Anggota Keluarga Pejabat Tak Ikut Gunakan Aset Negara
Acara penandatanganan pakta integritas aset oleh 21 kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (istimewa)

KPK Ingatkan Anggota Keluarga Pejabat Tak Ikut Gunakan Aset Negara

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan anggota keluarga pejabat agar tak ikut menggunakan aset negara. Sebab memanfaatkan aset yang bukan haknya merupakan tindakan koruptif.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria, menegaskan hal tersebut dalam acara penandatanganan pakta integritas aset oleh 21 kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Senin 21 Juni 2021.

“Sangat penting bagi anggota keluarga para pejabat yang ikut menikmati penggunaan aset negara agar diberikan pemahaman, bahwa memanfaatkan aset yang bukan haknya merupakan tindakan koruptif dan akan berdampak tidak baik bagi pendidikan kejujuran bagi keluarga dan keturunannya,” kata Dian Patria.

Ia pun mengingatkan pentingnya seluruh kepala daerah memberikan contoh baik dalam upaya menjaga aset negara.

“Pembiaran dan penggunaan aset negara oleh yang tidak berhak berakibat merugikan keuangan negara, termasuk di antaranya kendaraan dan rumah dinas yang digunakan sebagai fasilitas sehari-hari,” tandasnya.

Mengingat banyaknya penguasaan aset-aset bergerak maupun tidak bergerak yang tidak semestinya, baik oleh pejabat aktif maupun yang sudah pensiun di pemerintah daerah di wilayah timur, KPK mendorong pejabat daerah untuk mendeklarasikan pakta integritas aset secara terbuka dan tertulis serta dihadiri seluruh pejabat.

Isi dari pakta tersebut, yaitu para pejabat berjanji akan mengembalikan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak dan siap menerima konsekuensi hukum jika kelak saat meletakkan jabatannya lalai mengembalikan aset-aset yang dimanfaatkan selama menjabat.

Sebelumnya, dua pemerintah daerah di NTT, yakni Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai Barat, sudah melakukan hal serupa secara terpisah. Begitu juga dengan tiga pemerintah daerah di Maluku dan empat pemerintah daerah di Papua Barat.

“Sehingga total 30 pemerintah daerah yang sudah menandatangani pakta integritas aset ini, termasuk seluruh pemerintah daerah di NTT,” papar Dian Patria.

KPK menilai, permasalahan aset sudah cukup lama tanpa ada penyelesaian yang nyata. Karena itu negara harus hadir memberi solusi yang konkret dengan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah daerah tersebut segera.

Kondisi ini, menurut Dian Patria, semakin miris di tengah semakin lemahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan adanya refocusing anggaran terkait Covid-19, dana alokasi umum yang ditahan, transfer dana ke daerah yang menurun dan kontraksi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi.

“Bisa dibayangkan kalau kendaraan-kendaraan dinas tersebut tidak kembali ke pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah harus melakukan pengadaan lagi dan di situ terdapat potensi pemborosan keuangan negara,” pungkas Dian Patria.

Diketahui, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan selama kunjungan kerja tim Korsup Wilayah V KPK di NTT pada 21 Juni – 2 Juli 2021. KPK juga akan melakukan inspeksi wajib pajak yang tidak kooperatif di Kota Kupang, rakor dengan ATR/ BPN, PT PLN, BP2JK, inspeksi aset bermasalah, serta mengadakan serial evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi atau MCP dengan beberapa pemerintah daerah. (KI-01)

Check Also

421 Ekor Hewan Kurban di Mabar, Ney Asmon: Semuanya Sehat dan Layak Potong

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak 421 ekor hewan kurban dipotong untuk perayaan Idul Adha di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *