Home / Pemerintahan / KPK Akan Tempatkan Tim Khusus di Labuan Bajo
Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, foto bersama anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat usai dialog. (kitaindonesia.com/itho umar)

KPK Akan Tempatkan Tim Khusus di Labuan Bajo

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menempatkan tim khusus di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penempatan tim khusus tersebut diarahkan untuk pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus membantu daerah pariwisata itu dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Demikian terungkap dalam kunjungan kerja KPK ke Labuan Bajo, Senin (11/11/2019) lalu. Dalam kunjungan tersebut, KPK menyambangi Kantor Bupati Manggarai Barat guna berdialog bersama para kepala dinas dan camat se-Kabupaten Manggarai Barat.

KPK juga mengunjungi Gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan berdialog dengan para wakil rakyat setempat. Dalam dialog tersebut, Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, menekankan keterlibatan anggota dewan dalam menghasilkan aturan yang mendukung masyarakat serta mengawasi setiap program dan anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah.

Ia tak menampik jika Manggarai Barat menjadi perhatian khusus KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Apalagi, Manggarai Barat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan ke depan.

“Kita ingin ada pembenahan, agar bagaimana supaya manajemen aset ditata dengan baik, seluruh tanah didaftarkan dan dibuatkan sertifikat. Di samping itu juga bagaimana meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Basariah.

Pendapatan daerah, kata dia, jangan sampai tidak dinikmati oleh masyarakat setempat. Karena itu, pihaknya meminta supaya DPRD Kabupaten Manggarai Barat punya kepedulian untuk hal ini, dengan menghadirkan aturan – aturan yang memihak masyarakat.

Basariah juga menjanjikan akan menempatkan tim khusus dari KPK dalam membantu Pemkab Manggarai Barat dalam meningkatkan PAD. Salah satunya, dengan menciptakan sistem satu pintu. Ini diharapkan untuk mencegah praktik korupsi.

“Kita janji, nanti dibantu oleh tim. Jadi yang namanya pendapatan, dibuatkan nanti one gate system. Jadi satu pintu semuanya. Orang yang datang juga bisa dengan mudah dilayani dan semuanya transparan. Siapa aja bisa memantau, berapa jumlah pendapatan daerah ini. Jadi kita buat dalam bentuk sistem. Itu kira – kira salah satu yang kita lakukan,” papar Basariah.

“Kita juga minta para anggota dewan yang memang tugasnya sebagai pengawas, agar memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, supaya seluruh program dapat berjalan dengan baik,” pungkas Basariah. (KI21)

Check Also

Mengurai Masalah Sampah, Pemkot Denpasar Jajaki Kerja Sama dengan Indonesia Power

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Penanganan masalah sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kota Denpasar di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *