Home / Peristiwa / Nasional / Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK dan BKN, Hendardi: Itu Mengada-ada
Hendardi. (istimewa)

Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK dan BKN, Hendardi: Itu Mengada-ada

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pemanggilan tersebut dinilai banyak kalangan tidak pantas, bahkan terkesan mengada-ada.

“Pemanggilan itu bukan saja tidak tepat, tetapi juga berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK atau jumlahnya kurang dari 5,4% pegawai KPK,” kata Hendardi, dari SETARA Institute for Democracy and Peace, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis 10 Juni 2021.

Ia menilai, Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara. Hal tersebut masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN).

“Ini merupakan perintah undang-undang dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana,” tandas Hendardi.

Pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN, lanjut dia, ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi. Semestinya, Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi tentang adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN.

“Analoginya, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus, apakah mereka bisa otomatis mengadu ke  Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?” tanya Hendardi.

Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM, imbuhnya, diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM. Ini penting, agar Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun.

“Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai undang-undang untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of Human Rights),” tandas Hendardi.

Ia menambahkan, dalam persoalan alih status menjadi ASN dimanapun, sangat wajar jika pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat undang-undang. Sebab untuk menjadi calon pegawai negeripun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah tes, antara lain tentang kebangsaan.

“Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus (kurang dari 5,4%) yang menuntut diistimewakan,” tegas Hendardi.

Ia mengingatkan, dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya seseorang tidak diluluskan (dicurangi/ didiskriminasi) atau karena tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM).

“Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid. Jadi, sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka,” tandasnya.

“Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan lainnya, tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu,” pungkas Hendardi. (KI-01)

Check Also

Presiden Jokowi Rayakan Ultah Ke-60, Togar Situmorang: Pemimpin Amanah, Indonesia Pasti Cepat Pulih

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan ulang tahun yang ke-60, Senin 21 Juni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *