Home / Hukum / Klien Didakwa Pasal 406 KUHP dan Ditahan, Togar Situmorang: JPU Salah Menerapkan Hukum
Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA (kanan) bersama rekannya saat mengikuti sidang yang digelar secara online. (istimewa)

Klien Didakwa Pasal 406 KUHP dan Ditahan, Togar Situmorang: JPU Salah Menerapkan Hukum

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sidang perkara dugaan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa MV, digelar secara online di Denpasar, Selasa 24 Agustus 2021.

Pada sidang sebelumnya, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menggunakan Pasal 351 ayat 4 KUHP Tentang Penganiayaan (Kesatu) dan Pasal 406 ayat 1 KUHP Tentang Pengerusakan (Kedua).

Terkait dakwaan ini, tim advokat dari Law Firm Togar Situmorang selaku kuasa hukum MV telah mengajukan eksepsi. Intinya, tim hukum melihat ada kesalahan dalam Surat Dakwaan untuk kliennya.

“Mencermati Surat Dakwaan dari JPU, kami merasa ada kesalahan dalam Surat Dakwaan tersebut. Sehingga kami sebagai penasehat hukum dari Terdakwa telah mengajukan eksepsi,” jelas Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA.

Ada beberapa poin dalam eksepsi tersebut. Pertama, penahanan Terdakwa dinilai tidak berdasarkan KUHAP. Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, ada dua alasan mendasar dilakukannya penahanan.

Pertama alasan subyektif. Menurut Togar Situmorang, alasan ini digunakan karena ada kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

“Pasal 21 ayat (1) KUHAP berisi ‘Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana’,” urai Togar Situmorang.

Kedua alasan objektif. Alasan ini, lanjut advokat berdarah Batak itu, diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pasal ini mengatur ‘Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam beberapa hal’.

(a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; (b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471); Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi; Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Melihat amanat Pasal tersebut, demikian Togar Situmorang, maka terkait dengan penahanan Tersangka atau Terdakwa memiliki dua alasan yaitu alasan subyektif dan obyektif. Sementara dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa MV saat ini adalah Pasal 351 ayat (4) dan juga Pasal 406 ayat (1).

Padahal sebelumnya, lanjut Togar Situmorang, Terdakwa telah mengajukan penangguhan penahanan pada proses penyidikan yang juga telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Pasal ini berbunyi “Atas permintaaan Tersangka atau Terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan”.

“Dalam hal ini, akan dipenuhi oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ditambah dengan keseriusan dan kesungguhan Terdakwa dalam hal itu juga mengajukan jaminan orang untuk penangguhan penahanannya,” papar Togar Situmorang.

“Artinya, syarat subyektif ini sangat sulit untuk diukur apakah Terdakwa ini telah memenuhui syarat subyektif yang ditentukan oleh pihak penyidik, walaupun Terdakwa tidak akan melakukan apa yang dikhawatirkan oleh penyidik. Namun subyektifitas penyidik melihat hal itu akan dilakukan maka tetap dilakukan penahanan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum didalamnya. Maka alasan subyektif tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai syarat utama menahan seseorang dalam hal ini Terdakwa pada proses penyidikan,” imbuhnya.

Selanjutnya dalam KUHAP Pasal 21 ayat (4), sudah ditentukan syarat objektif. Menurut Togar Situmorang, syarat tersebut sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa penahanan baru dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun atau lebih.

“Karena itu, terhdap penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum saat ini terhadap klien kami, tidak sesuai dengan KUHAP, dalam hal perbuatan Terdakwa yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun namun tetap dilakukan penahanan,” ujar Togar Situmorang.

“Berdasarkan hal tersebut, sehingga menjadi sangat jelas dan tegas bahwa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum saat ini bertentangan dengan KUHAP. Maka penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum adalah tidak sah, sehingga batal demi hukum,” imbuhnya.

Togar Situmorang menambahkan, terkait dengan penahanan Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan ini, pihaknya sudah bersurat ke Mabes Polri dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

“Surat tersebut sudah mendapat balasan dan diatensi oleh instansi terkait, guna mengawal perjalananan kasus dengan baik,” jelas Togar Situmorang.

Ia juga menegaskan bahwa dalam kasus yang dialami oleh kliennya ini, JPU sesungguhnya keliru dalam menerapkan hukum.

JPU dalam dakwaan keduanya menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan ‘Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain’, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Dimana akibat perbuatan tersebut, timbul kerugian sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Kesalahan dalam menerapkan hukum ini, menurut Togar Situmorang, karena JPU justru tidak mempertimbangkan ketentuan pada Pasal 407 Ayat (1) KUHP. Pasal ini berbunyi ‘Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah’.

Ketentuan ini kemudian diubah lagi oleh Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bunyinya “Kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

“Jadi menurut hemat kami, pasal yang harus diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP dan bukan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Sehingga menurut kami, Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum untuk klien kami,” tandas Togar Situmorang.

Yang tak kalah penting, lanjut dia, Surat Dakwaan dari JPU itu Obscuur Liber atau kabur. Hal ini pun telah disampaikan oleh kuasa hukum dalam eksepsi.

Pihaknya keberatan menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena berkaitan dengan materiil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

“Berkenan dengan maksud ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat Surat Dakwaan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebelumnya,” ujar Togar Situmorang.

Selanjutnya dalam sidang tanggal 24 Agustus 2021, JPU membacakan jawaban atau balasan atas eksepsi Terdakwa. Pihak JPU mengakui adanya kesalahan dalam menerapkan pasal ini.

“Itu yang membuat kami menjadi heran, kenapa JPU bisa melakukan hal tersebut, padahal ini masalah yang serius,” kata Togar Situmorang.

“Dan yang membuat kami kaget yaitu pada saat persidangan mau berakhir, Terdakwa menyatakan putus kuasa di hadapan Persidangan. Ini yang membuat kami menjadi bingung, sebab kami sebagai penasehat hukum sudah melakukan upaya yang terbaik. Dan ini justru membuat kami bertanya, ada apa?” imbuh Togar Situmorang.

Meskipun demikian, petunjuk dari Majelis Hakim mengatakan bahwa harus dibuatkan pencabutan secara tertulis terkait pencabutan kuasa tersebut. Oleh karena belum ada surat pencabutan kuasa secara tertulis yang diterima, maka Togar Situmorang menegaskan pihaknya masih sah dalam hal menangani kasus ini di Persidangan.

“Kami berusaha menghubungi pihak JPU untuk meminta copian balasan eksepsi kami. Namun JPU belum memberikannya dengan alasan belum siap dan info terakhir yang kami dapat bahwa berkas balasan eksepsi malah diberikan langsung ke Terdakwa. Padahal kami masih menjadi Kuasa Hukum sah Terdakwa,” jelasnya.

Togar Situmorang pun meminta semua pihak, agar menghargai profesi advokat yang sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang masuk dalam Catur Wangsa.

“Mari kita tetap saling menghormati dalam menjalankan profesi masing-masing dan janganlah hukum ini dijadikan sebuah dagelan yang bisa dijadikan sebuah candaan semata. Sebab kita sebagai aparat penegak hukum di negeri ini harus bisa tetap menjaga marwah peradilan Indonesia, supaya tetap berwibawa bagi masyarakat dan WNA,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Gedung Piccadilly, Jakarta, Jalan Terusan Jakarta Nomor 181, Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani, Kota Bandung, Jalan Pengalengan Raya Nomor 355, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Jalan Prof IB Mantra Gg Melati Banjar Gumecik, Ketewel, Bali ini. (KI-01)

Check Also

Sasar Perempuan, Pelaku Perampasan Diciduk Polisi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pria bernama Aloisius Gonzaga Tasi (39) dibekuk petugas kepolisian dari Polsek Denpasar. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *