Home / Nusantara / Kisruh Perkebunan Pekutatan, PT CIPL Akhirnya Siap Membayar Hak Pekerja
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana saat memimpin rapat pembahasan kisruh perkebunan karet Pekutatan. (humas dprd bali)

Kisruh Perkebunan Pekutatan, PT CIPL Akhirnya Siap Membayar Hak Pekerja

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kisruh antara PT CIPL (Citra Indah Prayasa Lestari) dengan para pekerja di perkebunan karet milik Perusda Bali di Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Bali. Buktinya Kamis (30/1/2020), DPRD Provinsi Bali menggelar rapat guna membahas kisruh tersebut.

Rapat dihadiri Komisi I dan II DPRD Provinsi Bali, pimpinan Perusda Bali, pimpinan PT CIPL, serta perwakilan para pekerja. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana.

Dalam rapat tersebut, PT CIPL dipastikan akan membayar hak para pekerja. Para pekerja akan mendapatkan bayaran paling lambat pada tanggal 7 Februari 2020 mendatang.

Kepastian tersebut tertuang dalam kesepakatan bermeterai yang ditandatangi kedua belah pihak, yakni Agung Dwi Astika (Perusda Bali) dan Tjokorda Alit Darma Putra (PT Citra Indah Praya Lestari), yang diketahui oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana.

“Ya, saya akan berusaha meminjamkan uang untuk melakukan pembayaran. Intinya, kita ingin berdamai,” tutur Tjokorda Alit Darma Putra, selaku Direktur PT CIPL, usai rapat tersebut.

Selain masalah pembayaran, dalam kesepakatan tersebut juga dituangkan bahwa PT CIPL siap mencabut laporan kepolisian terhadap karyawan. Sebelumnya pihak perusahaan juga telah melaporkan para karyawan le polisi.

Bukan itu saja, setelah gaji terbayarkan, PT CIPL dan Perusda Bali juga akan membicarakan status karyawan dan pegawai tetap menjadi borongan, termasuk menyelesaikan pesangonnya yang harus dibayarkan 50 persen oleh PT CIPL dan 50 persen oleh Perusda Bali.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana, menjelaskan bahwa pada intinya masalah tersebut sudah selesai. DPRD Provinsi Bali juga tak perlu mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan tersebut. “Persoalan sudah selesai, tinggal menunggu proses berikutnya,” jelas politikus PDIP asal Bangli itu.

Pihaknya akan terus melakukan pengawalan terkait masalah ini. “Semua masalah yang kita tangani dari awal, kita akan kawal walau tidak setiap saat. Pasti kita akan panggil para pihak kalau ada muncul persoalan lagi,” ujar Adnyana.

Sebelum penandatanganan kesepakatan tersebut, rapat sempat berjalan sedikit panas. Sebab beberapa anggota dewan seperti Rai Warsa, I Made Budastra, Anak Agung Adhi dan lainnya mendesak agar PT CIPL tetap konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan di Pekutatan, Minggu lalu.

Bahkan, jika masih ada yang mencla – mencle, para wakil rakyat itu akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Namun, upaya itu urung dilakukan karena PT CIPL sudah sepakat menandatangani kesepatan.

Diketahui, persoalan ini muncul dikarenakan upah tenaga yang tidak dibayarkan oleh pihak PT CIPL yang berjumlah lebih dari 100 orang untuk tenaga di kebun karet yang dikelolanya. Perusda Bali yang awalnya menyerahkan seluruh tenaga kerja ke PT CIPL melakukan penundaan gaji dan memangkas seluruh hak pekerja, mulai dari gaji hingga pembayaran uang BPJS. Hal ini memicu perselisihan antara PT CIPL dengan pekerja.

Para pekerja yang diwakili I Kadek Suyasa, menginginkan agar upah yang hampir 4 bulan tidak dibayarkan dan hak – hak pekerja yang lainnya, segera dibayarkan. Mereka ingin haknya dari PT CIPL selaku pengelola saat ini, sama seperti sebelumnya saat kebun karet dikelola langsung oleh Perusda.

Bahkan sebagai buntut kekesalan, pekerja membakar Pos Satpam. Peristiwa pembakaran ini selanjutnya dilaporkan PT CIPL ke polisi dan berujung pada penahanan terhadap pekerja.(KI4)

Check Also

Budaya Literasi Merosot Picu Maraknya Hoaks dan Radikalisme

Ruteng (KitaIndonesia.Com) – Fenomena maraknya kasus ujaran kebencian serta hoaks hingga tumbuh suburnya radikalisme dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *