Home / Pemerintahan / Kisruh Larangan Buang Sampah ke TPA Suwung, Koster: Yang Larang Bukan Gubernur!
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. (kitaindonesia.com/humas dprd bali)

Kisruh Larangan Buang Sampah ke TPA Suwung, Koster: Yang Larang Bukan Gubernur!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) -Gubernur Bali Wayan Koster membantah keras sinyalemen bahwa dirinya yang melarang pemerintah kabupaten dan kota di Bali untuk membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar. Menurut dia, larangan untuk membuang sampah ke TPA Suwung berasal dari Kelian Adat dan Pecalang setempat.

“Yang larang buang sampah ke TPA Suwung bukan Gubernur! Tapi Kelian Adat dan Pecalang!” tegas Koster, saat ditanya wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung Dewan, Renon, Denpasar, Rabu (6/11/2019).

Kelian Adat dan Pecalang di Suwung, demikian Koster, melarang semua pemerintah daerah termasuk Kota Denpasar untuk membuang sampah ke TPA Suwung. Alasannya, situasi di TPA Suwung semakin krodit.

“Situasi di sana sudah krodit. Saya sudah sempat berkunjung ke sana. Saya baru tahu lapangannya seperti itu,” kata mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.

Ia menyebut, Wali Kota Denpasar sudah melakukan pendekatan terkait larangan ini, namun ditolak oleh Kelian Adat dan Pecalang. Akhirnya, Koster mengundang Kelian Adat dan Pecalang ke Gedung Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali. Ketika itu, Koster meminta agar Kota Denpasar diizinkan untuk tetap membuang sampah ke sana.

“Sampai saya undang ke Jaya Sabha, Kelian Adat dan Pecalang. Saya minta dikasi Denpasar (untuk membuang sampah ke TPA Suwung). Akhirnya dikasi, tapi yang lain tetap ga dikasi. Jadi sekali lagi, yang larang ini Kelian Adat dan Pecalang,” ujar Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

BACA JUGA:   Bansos Hanya Turunkan 0,25 Persen Angka Kemiskinan

Soal daerah lainnya, lanjut Koster, beberapa sudah sanggup untuk membuang sampah di wilayahnya masing-masing. Di antaranya Kabupaten Tabanan dan Gianyar.

Adapun Kabupaten Badung, belum sanggup dan meminta waktu selama dua bulan untuk tetap membuang sampah ke TPA Suwung. Namun permintaan Kabupaten Badung ini ditolak Kelian Adat dan Pecalang.

“Badung minta waktu dua bulan, itu pun ditolak. Saya coba rayu, akhirnya diizinkan waktu satu bulan untuk Badung membuang sampah ke sana. Itupun jika biasanya sehari 30 truk, hanya dikasi 15 truk sehari. Bahkan Kota Denpasar pun tidak setuju Badung membuang sampah ke sana,” beber Koster.

Ia menambahkan, selaku gubernur dirinya sudah maksimal memperjuangkan hal ini. Ia pun mendorong pemerintah daerah yang belum sanggup untuk membuang sampah di daerah masing-masing, agar meminta langsung ke Kelian Adat dan Pecalang Suwung. Sebab yang melarang membuang sampah adalah Kelian Adat dan Pecalang.

“Saya sudah berjuang maksimal! Kalau mau minta, datang ke Kelian Adat! Jangan ke saya! Yang menentukan Kelian, yang punya wilayah,” tegas Koster.

Menurut dia, Pemprov Bali sesungguhnya sudah memberikan solusi, yakni kabupaten dan kota bisa memanfaatkan aset provinsi yang ada untuk dijadikan TPA di wilayah masing-masing.

“Mau yang mana dipilih. Provinsi sudah persilahkan untuk menggunakan aset yang ada. Provinsi sangat akomodatif. Kita bantu yang kesulitan lahan, termasuk Badung,” pungkas Koster. (KI4)

Check Also

DPRD Bali Tetapkan Tiga Perda

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Tiga dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Gubernur Bali …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *