Home / Hukum / Khawatir Penyebaran Corona, Ratusan Napi LP Kerobokan Dibebaskan

Khawatir Penyebaran Corona, Ratusan Napi LP Kerobokan Dibebaskan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia kian masif. Virus mematikan yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China ini membuat banyak pihak merasa khawatir, begitu juga Kementerian Hukum dan HAM.

Mengantisipasi para penghuni Lapas terpapar Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan untuk membebaskan dengan persyaratan tertentu kepada ribuan napi di seluruh Lapas di Indonesia.

Pengeluaran dan pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

Terkait ini, Kalapas Kelas IIA Kerobokan Yulius Sahruzah menyatakan sesuai dengan persyaratan yang ada, pihaknya akan mengeluarkan kurang lebih 294 orang napi atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara bertahap.

“Sebanyak 294 penghuni di Lapas Kerobokan akan dikeluarkan, dan hari ini 38 orang sudah dibebaskan,” kata Yulius, Rabu (1/4/2020) melalui pesan WhatsAap.

Ratusan narapidana/anak tersebut, kata Yulius telah diusulkan asimilasi di rumah serta mendapat hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020, serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing.

“Secara rinci di dalam pembebasan tersebut yang pembatasan tidak terkena PP 99/2012 seperti pidana narkotika di atas 5 tahun, terorisme, tipikor dan bukan orang asing,” paparnya.

Disinggung bagaimana dengan tahanan mantan Wagub Bali I Ketut Sudikerta, ia menyatakan akan melihat terlebih dulu apakah persyaratannya sudah terpenuhi atau belum.

“Kita lihat dulu persyaratannya, sudah terpenuhi, masuk atau tidak (Sudikerta,Red), karena syaratnya salah satu telah menjalani 1/2 masa pidana,” pungkasnya. (KI5)

Check Also

Perkara Tanah Keranga, Mantan Anggota DPRD Mabar Divonis Ringan

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas 1A Kupang, Nusa Tenggara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *