KITA INDONESIA Mencerdaskan – Merekatkan
Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wabah Covid-19 telah membuat sektor perekonomian lesu. Akibatnya, banyak pekerja kontrak/ buruh (pekerja informal) yang terancam kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mencermati hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasinya. Selain itu, ia juga meminta agar dalam menentukan kebijakan ekonomi dan insentif yang diberikan, pemerintah memperhatikan masyarakat menengah ke bawah dan sektor non-formal yang lebih rentan terancam dalam situasi saat ini.
“Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan realokasi dana infrastruktur untuk menjaga perekonomian kelompok masyarakat yang paling rawan terdampak wabah Covid-19, seperti pekerja kontrak/ buruh, mengingat mereka harus diprioritaskan untuk diberikan bantuan,” kata Bamsoet, di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Selain itu, politisikus senior Partai Golkar ini juga mendorong agar pemerintah memberikan bantuan insentif tambahan kepada masyarakat, terutama pekerja non-formal.
Ini penting untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat virus Covid-19. Seperti dengan memastikan berjalannya penambahan dana program sembako murah dan bantuan langsung tunai (BLT).
“Bantuan langsung tunai ini, diperuntukkan bagi para pekerja di sektor non-formal dan anggaran untuk memberikan diskon pajak hotel maupun restoran bagi pelaku usaha di sektor tersebut, agar dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya PHK,” ujar Bamsoet.
Ia juga meminta agar pemerintah tegas kepada perusahaan yang abai pada keselamatan dan kesejahteraan buruh selama masa darurat ini. Misalnya dengan meminta agar perusahaan mengurangi proses produksi guna meminimalisir risiko penularan penyakit, namun tetap menjamin hak-hak para pekerja/ buruh.
“Intinya, pemerintah harus membuat kebijakan yang menjamin buruh terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan di tengah masa wabah ini,” pungkas Bamsoet. (KI15)
