Home / Pemerintahan / Ketua Komisi III DPRD Bali: Proyek Banyak, Pekerja Lokal Hanya Jadi Penonton
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS, saat memimpin Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Bali dengan Dinas PUPR. (humas dprd bali)

Ketua Komisi III DPRD Bali: Proyek Banyak, Pekerja Lokal Hanya Jadi Penonton

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Selama ini, Bali tak pernah kekurangan proyek, baik dibiayai APBN maupun APBD. Sayangnya di tengah maraknya pembangunan tersebut, pekerja lokal Bali malah menjadi penonton. Sebab kontraktor lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS, usai memimpin Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Bali dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Kamis (18/6/2020). Rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk membahas program dan kegiatan di tahun 2020 setelah refocusing anggaran untuk menangani Covid-19.

“Kami dari Komisi III berharap local genius diberdayakan. Karena beberapa kali turun ke lapangan, banyak proyek pusat dan provinsi yang justru mempekerjakan orang luar. Kami berharap, pekerja lokal juga diberdayakan. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton,” ujar Diah Srikandi.

Ia tak menampik bahwa saat ini tender proyek serba online. Artinya, pengusaha konstruksi dari luar Bali pun bisa memenangkan lelang pekerjaan di Bali. Namun jangan sampai hal tersebut justru ikut berdampak pada urusan pekerja yang juga didatangkan dari luar.

“Kami akan rekomendasikan ke Dinas PUPR agar hal ini mendapat perhatian serius. Jangan sampai nanti ribut kalau masyarakat tahu bahwa banyak pekerja dari luar, dan mereka sendiri hanya menjadi penonton saja,” tandas Diah Srikandi.

“Prinsipnya, SDM kita ga kalah kok. Konsultan kita juga banyak yang bagus. Bahkan konsultan kita dipakai juga orang asing. Jadi mereka harus diperhatikan,” imbuh Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali ini.

Sementara itu terkait anggaran dan program di Dinas PUPR Provinsi Bali, diakuinya jelas berdampak setelah adanya rasionalisasi anggaran di tengah pandemi Covid-19. Apalagi rasionalisasinya cukup banyak, sebesar 47,67 persen.

“Kami sudah melihat program mana yang bisa jalan sesuai hasil rasionalisasi. Memang banyak yang perlu dibangun, tetapi ada yang terkena rasionalisasi. Yang tidak terkena rasionalisasi, tetap jalan,” tutur Diah Srikandi. (KI-01)

Check Also

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Laut Sanur Resmi Dimulai

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Proyek pengembangan infrastruktur Pelabuhan Penyeberangan Laut Sanur, Kota Denpasar, secara resmi dimulai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *