Home / Peristiwa / Nasional / Ketua DPD RI: Pengelolaan APBD Harus Berorientasi Pada Kesejahteraan Rakyat
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (istimewa)

Ketua DPD RI: Pengelolaan APBD Harus Berorientasi Pada Kesejahteraan Rakyat

Surabaya (KitaIndonesia.Com) – Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada hasil optimal dalam pembangunan, terutama pembangunan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan APBD secara sehat, adil, efektif, dan efisien.

Demikian ditegaskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Surabaya, Senin 26 April 2021. Ia bahkan secara khusus menggarisbawahi skema Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah. Kepala daerah, menurut dia, harus terus meningkatkan kinerja guna mewujudkan hal tersebut.

“Kepala daerah harus menempatkan prinsip SAKIP yang baik dalam pengelolaan anggaran, agar penyerapan anggaran dipastikan tepat sasaran di berbagai sektor,” tandasnya.

Diketahui, SAKIP pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Predikat SAKIP dibagi menjadi C, CC, B, BB, A, dan AA untuk memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian tersebut bertujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan.

“Maka Pemda harus terpacu membuat program seoptimal mungkin agar bisa berprestasi,” tegas LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur.

Ia juga menyoroti kinerja sejumlah daerah yang dianggap memuaskan melalui peningkatan nilai SAKIP. Di antaranya Kota Malang yang mendapat predikat A (memuaskan) untuk penilaian SAKIP 2020, dari yang sebelumnya hanya mendapat predikat BB (sangat baik).

Provinsi yang mendapat nilai AA (sangat memuaskan) pada penilaian SAKIP diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penganugerahan predikat tersebut dilakukan pada SAKIP RB (Reformasi Birokrasi) Award 2020, yang digelar Kamis 22 April.

“Saya mengucapkan selamat kepada Pemprov DIY yang kembali mendapat nilai AA pada SAKIP 2020. Ini bukti komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan prestasinya, termasuk Pemkot Malang,” tutur LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ia mengakui, penerapan SAKIP memang sulit di awal. Namun apabila tahap demi tahap dilakukan secara konsisten, maka pemerintah daerah akan mampu memberikan program nyata untuk rakyat dengan birokrasi serta penganggaran efektif dan efisien.

“Hasil SAKIP ini akan menjadi pedoman agar pemerintah daerah mampu meneguhkan komitmen agar terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata LaNyalla Mahmud Mattalitti. (KI-33)

Check Also

Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK dan BKN, Hendardi: Itu Mengada-ada

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *