Home / Peristiwa / Nasional / Ketua Dewan Pers: Sengketa Pemberitaan Wajib Diselesaikan Dewan Pers
Ketua Dewan Pers Prof Mohammad Nuh membuka Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019, di Nusa Dua, Bali. (istimewa)

Ketua Dewan Pers: Sengketa Pemberitaan Wajib Diselesaikan Dewan Pers

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019, disosialisasikan di Hotel Santika Siligitha, Nusa Dua, Badung, Rabu (4/12/2019). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers Prof Mohammad Nuh.

Sosialisasi yang dipandu Ketua PWI Bali IGM Dwikora Putra ini menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya, Waki Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno dan Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar.

Menurut Mohammad Nuh, hasil survei IKP menemukan beberapa poin. Seperti masih rendahnya afirmasi terhadap orang dengan kebutuhan khusus (disabilitas). Jadi, belum ramah terhadap anak-anak serta disabiliti.

“Meskipun saya kurang setuju dengan istilah disabiliti, karena hakekatnya setiap orang punya kemampuan, mungkin terbatas di yang lainnya,” ucapnya.

Selanjutnya tentang hoaks yang begitu deras sekarang ini. Bagi Mohammad Nuh, yang perlu dilakukan adalah melakukan “self cencoring” atau identifikasi yang dimulai dari diri sendiri.

“Kemampuan mengidentifikasi melalui dirinya sendiri. Jadi, dia tahu mana yang fakta atau hoaks,” ujarnya.

Selain itu, untuk menghadapi perkembangan zaman, wartawan mesti melakukan upgrading melalui peningkatan kompetensi. Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan sang wartawan dalam menelaah setiap persoalan.

“Di samping kompetensi, wartawan juga mesti diberi perlindungan secara hukum. Ketika wartawan menjalankan tugasnya, mesti terbebas dari segala macam intimidasi,” tegas Mohammad Nuh.

Yang tak kalah penting, menurut dia, setiap persoalan terkait pers atau pemberitaan, mesti diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan dibawa ke ranah hukum (kriminal, red). Ketika ada produk jurnalistik yang dipersoalkan, maka tidak boleh menggunakan undang-undang yang lain.

“Tetapi wajib memakai UU Pers yang penyelesaiannya lewat Kode Etik Jurnalistik, tidak melalui mekanisme kriminalisasi,” tukas Mohammad Nuh.

BACA JUGA:   Bantu Pasien Covid-19 Isolasi Mandiri, Pemerintah Gandeng Telemedik

Ia mengaku membuat rumusan, bahwa ternyata kualitas kebebasan pers itu ada tiga. Pertama, kompetensi wartawan. Kedua, perlindungan hukum terhadap wartawan. Ketiga, kesejahteraan.

“Ini penting sekali,” tuturnya, sembari berkelakar dan bertanya, mau jadi wartawan apa mau jadi hartawan. “Tentu menjadi wartawan yang hartawan,” imbuhnya, sambil tersenyum.

Ia juga tak menampik, saat ini terjadi distrupsi media. Karena itu, Dewan Pers sedang berjuang bagaimana keberlanjutan bisnis media bisa meningkat, merujuk pada tiga hal tersebut, yang berujung pada kesejahteraan wartawan.

“Ini tantangan riil di dunia media. Kalau tidak sustain, pasti satu-satu akan tumbang dan terjadi PHK,” tandasnya.

Diketahui, survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilaksanakan Dewan Pers sejak tahun 2015. Dewan Pers secara bertahap melakukan survei ini, dimulai dengan cakupan wilayah sebanyak 24 provinsi. Tahun kedua, cakupan survei diperluas menjadi 30 provinsi. Sejak tahun 2017, survei IKP mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

Survey IKP ditujukan untuk melihat perkembangan kemerdekaan pers di masing-masing provinsi melalui 3 faktor utama, yakni lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Penelitian IKP dilakukan terhadap para informan ahli untuk menilai kemerdekaan pers di masing-masing provinsi.

Informan ahli survey IKP berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, hakim, jaksa, kepolisian serta masyarakat sipil. Mereka diminta pendapatnya atas sejumlah indikator kemerdekaan pers di sepanjang tahun 2018 dalam konteks provinsi masing-masing. Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk analisa kuantitatif dan deskriptif. (KI4)

Check Also

Diskusi Hangat Togar Situmorang dengan Kapolda Metro Jaya, Ini Yang Dibahas

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *