Home / Nusantara / Kesepakatan DPRD Bali, KPID dan Diskominfos: Siaran dan Internet Dimatikan Saat Nyepi
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana (tengah) bersama Ketua KPID Provinsi Bali dan Kadis Kominfos Provinsi Bali. (istimewa)

Kesepakatan DPRD Bali, KPID dan Diskominfos: Siaran dan Internet Dimatikan Saat Nyepi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – DPRD Provinsi Bali bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Dinas Kominfos Provinsi Bali telah menandatangai kesepakatan tentang penyiaran saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1942, yang jatuh tanggal 25 Maret 2020. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (16/3).

Menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana, kesepakatan bersama ini melibatkan Gubernur Bali, KPID Bali, dan DPRD Provinsi Bali, yang mengatur tentang Catur Brata Penyepian. Kesepakatan itu dalam kaitannya dengan lembaga penyiaran dan pihak lainnya yang menggunakan jasa, udara, laut, dan darat, yang diatur dan dimohonkan agar berjalan tertib, aman dan damai.

“Lembaga terkait lainnnya, internet, provider, sudah mengeluarkaan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan baik,” jelas Adnyana, sembari menambahkan bahwa kesepakatan ini berlaku satu hari saja, mulai tanggal  25 Pukul 06.00 Wita hingga tanggal 26 Pukul 06.00 Wita.

Terkait sanksi, diakui Adnyana, dalam kesepakatan ini diatur secara hukum formal. Artinya, mekanismenya mengikuti aturan lembaga hukum formal. Karenanya, dalam kesepakatan tersebut tidak diatur masalah sanksi.

“Kami tidak berhak memberikan sanksi langsung. Minimal merekomendasikan, pihak yang dirasakan merugikan masyarakat Bali saat melangsungkan Catur Brata Penyepian,” ujar Adnyana, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan sebelum penandatanganan kesepakatan, para pihak menyamakan persepsi, memperoleh atau mendapat masukan-masukan dan untuk menguatkan melalui nota kesepahaman bersama (MoU), kemudian bersurat resmi ke kementerian dan lembaga penyiaran dan leading sector lainnya.

Sementara Ketua KPID Provinsi Bali I Made Sunarsa, SE menjelaskan, berdasarkan pertimbangan, lembaga penyiaran harus mensupport kebijakan ini. Apabila ada pelanggaran, menurut dia, tentu akan ada sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait iklan penyiaran yang tidak diperbolehkan, misalnya iklan yang membranding Hari Raya Nyepi. “Misalnya ada iklan tentang memberikan layanan terbaik saat nyepi, ‘anda gunakan internet ini saat nyepi rasakan beberapa keunggulannya’,” kata Sunarsa, menyontohkan.

Adapun Kadis Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan dan surat edaran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, mulai tanggal 25 Maret Pukul 06.00 Wita sampai tanggal 26 Maret Pukul 06.00 Wita, sambungan internet tidak ada, berlaku sementara karena masyarakat Bali melaksanakan Catur Brata Penyepian.

Melalui sambungan internet ini, termasuk didalamnya nanti bisa mengakses berbagai hiburan, yang bertolak dari bagian Catur Brata Penyepian seperti amati geni, amati lelanguan, amati lelungan dan amati karya.

“Untuk IPTV tidak ada, kalau tahun lalu ada. Untuk tahun ini, sudah kami lakukan langkah-langkah, agar sambungan IPTV tidak ada,” papar Pramana, dalam rapat yang juga dihadiri Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Kepala Balai Monitoring Denpasar, perwakilan Polda Bali, perwakilan Korem, perwakilan PHDI Bali, dan kepala lembaga penyiaran televisi dan radio se-Bali, ini. (KI4)

Check Also

Percepat Transaksi Secara Elektronik, Pemkot Denpasar Dukung Pembentukan TP2DD

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Untuk mempercepat sistem transaksi secara elektronifikasi dan digital di daerah-daerah, Bank Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *