Home / Peristiwa / Nasional / Kebutuhan Informasi Publik Tinggi, Profesi dan Pendidikan Humas Semakin Dibutuhkan
Pembukaan 'Workshop and Certification Hakim Juru Bicara Pengadilan 2020'. (istimewa)

Kebutuhan Informasi Publik Tinggi, Profesi dan Pendidikan Humas Semakin Dibutuhkan

Bogor (KitaIndonesia.Com) – Perkembangan media komunikasi saat ini memperlihatkan sebuah gambaran dinamika publik yang berkembang pesat. Munculnya internet sebagai sarana media online, menghadirkan berbagai bentuk teknologi komunikasi yang mutakhir.

Kehadiran internet juga mendorong percepatan perubahan perilaku publik. Kondisi ini menyebabkan hadirnya tuntutan dan keinginan publik yang semakin kritis akan kebutuhan informasi.

“Melihat hal itu, kehadiran profesi dan pendidikan Public Relations (PR) atau Hubungan Masyarakat (Humas) semakin dibutuhkan,” kata Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Dr Zarof Ricard, SH, SSos, SHum, saat memberikan sambutan pada pembukaan ‘Workshop and Certification Hakim Juru Bicara Pengadilan 2020′, yang berlangsung di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Megamendung, Bogor, 10 – 14 Maret 2020.

Tuntutan ini yang menjadi landasan bagi Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, untuk melaksanakan, mengoordinasikan serta membina pendidikan dan pelatihan administrasi peradilan. Pendidikan dan pelatihan ditujukan kepada tenaga teknis maupun tenaga administrasi Peradilan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen dan kepemimpinan.

“Diwajibkan untuk mewujudkan SDM yang dapat memenuhi harapan publik, dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat,” tutur Zarof, dalam kegiatan yang diikuti oleh 180 orang Hakim Juru Bicara Pengadilan, masing masing 25 orang Hakim Juru Bicara Pengadilan Tingkat Banding dan 155 orang Hakim Juru Bicara Pengadilan Tingkat Pertama, ini.

Ia menambahkan, salah satu cara merespon perubahan yang terjadi adalah melalui pendidikan dan pelatihan SDM Peradilan. Tujuannya, untuk meningkatkan kapasitas seluruh SDM dalam menunjang pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada sektor publik.

Dikatakan, memasuki tahun 2020, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI masuk ke dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024, menuju Smart ASN untuk membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia (world class). Demikian juga ASN Peradilan, haruslah mampu mempersiapkan diri menjadi Smart ASN yang diharapkan.

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI, melalui Roadmap Pengembangan Kompetensi ditetapkan dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 118/ KMA/ SKVII/ 2019, untuk mampu memetakan kompetensi dan pemberian pelatihan kepada ASN Peradilan, menuju Smart ASN Peradilan tahun 2024.

“Penyelenggaraan pelatihan bagi Hakim Juru Bicara Pengadilan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Humas Pengadilan, baik mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik, maupun mampu menjalin sinergi dan keakraban dengan rekan media agar dapat mengontrol informasi yang akan disampaikan kepada publik,” ujar Zarof.

“Sangat banyak kegiatan Peradilan yang bisa menjadi berita, baik kegiatan teknis maupun non teknis. Sehingga masyarakat bisa terus memantau dan mengetahui langsung kinerja Pengadilan. Para Hakim Juru Bicara Pengadilan, haruslah selalu kreatif dalam memberikan dukungan kepada rekan-rekan media untuk melakukan publikasi dari kinerja dan citra positif Pengadilan,” imbuhnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSPR, yang menjadi fasilitator dalam pelatihan ini. LSP LSPR dipilih karena percaya dengan kredibilitas LSPR yang selama ini sangat fokus dalam pengembangan ilmu kehumasan, baik bagi sektor swasta maupun sektor pemerintah.

“LSPR mampu memberikan pelatihan dengan kurikulum dan pembelajaran melalui narasumber kompeten di bidangnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas ilmu komunikasi serta manajemen media kepada para peserta,” ucapnya.

“Kepada para peserta, saya berharap agar mengikuti Diklat ini secara sungguh-sungguh, karena peningkatan kompetensi mutlak diperlukan. Tidak hanya hardskill atau kemampuan teknis yang diperlukan, tetapi juga sikap yang baik sebagai aparatur negara,” lanjut Zarof.

Pembukaan acara ini dihadir Founder & CEO LSPR Communication & Business Institute Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR; Guru Besar UI, Dewan Ahli di Kementerian Kehakiman dan HAM RI, Dekan FH UI, Dewan Kehormatan, Badan Arbritrase Pasar Modal Prof Hikmahanto Juwana SH, LLM, PhD; Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar dan Komisioner KPK Nawawi Pamolango, SH, MH.

Sekilas LSP LSPR

LSP LSPR berdiri sejak tahun 2013 dengan sejumlah rekanan perusahaan yang berhasil memiliki sertifikasi kompetesi dalam berbagai profesi. Seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Ristekdikti, KPK dan Polri.

Perusahaan lainnya yang juga telah memiliki sertifikasi profesi Humas dari LSP LSPR di antaranya adalah Pertamina, Pupuk Indonesia, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Angkasa Pura II, Aqua Group, Asean Secretariat, Astra, Kimia Farma, Pelni, LKBN Antara, Metro TV, Mandiri Sekuritas, dan sebagainya.

LSP LSPR diperkuat oleh lebih dari 40 orang Asesor yang handal dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman menjalankan profesinya. Mereka telah membangun LSP LSPR menjadi lembaga sertifikasi profesi yang andal dan terpercaya. (KI4)

Check Also

Rakernas PERADI Sukses, Togar Situmorang Kembali Suarakan Dukungan untuk ‘Single Bar’

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Prof Otto Hasibuan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *