Home / Hukum / Kasus Tanah Kerangan, Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat
Suasana sidang Pemeriksaan Setempat dalam kasus tanah Kerangan, di Labuan Bajo. (istimewa)

Kasus Tanah Kerangan, Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar sidang pemeriksaan setempat (PS) atas kasus pengalihan tanah milik Pemkab Manggarai Barat yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp1,3 triliun.

Sidang PS ini berlangsung di Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat 9 April 2021. Sidang PS dilakukan terkait keterangan saksi Niko Rihi, staf Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai periode 1980-2013.

Lokasi tanah Kerangan yang menjadi objek sengketa tersebut diukur pada 14 Mei 1997. Pengukuran dihadiri oleh beberapa pihak antara lain staf pengukuran BPN Manggarai Niko Rihi, Yulius Sae, Albertus Tagur, unsur Pemkab Manggarai Frans Paju Leok yang saat menjabat sebagai Asisten I, unsur Kecamatan Komodo Yos Vinsen Ndahur dan unsur Kelurahan Frans Harun.

Dalam keterangan pada sidang PS tersebut, Niko Rihi menunjukan batas-batas wilayah tanah Pemkab Manggarai Barat yang diukur pada tanggal 14 Mei 1997 lalu itu.

“Ini tanah yang kami ukur dulu. Tanah milik pemerintah daerah yang tahun 1997 itu dinamakan Kerangan,” jelas Niko Rihi, di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntu Umum (JPU).

Ia menegaskan, tanah Kerangan yang diukurnya tahun 1997 merupakan tanah milik Pemkab Manggarai. Tanah tersebut bukan tanah milik perorangan.

“Lokasi yang kami ukur dulu persis di lokasi yang kita berdiri sekarang ini. Batas-batasnya ada,” tegas Niko Rihi.

Hal senada disampaikan Frans Paju Leok, mantan asisten I Pemkab Manggarai. Ia juga menjelaskan bahwa tanah yang dulu diukur oleh Pemkab Manggarai adalah tanah yang sama yang sedang disengketakan.

“Ini dulu tanah yang sama yang kami ukur, tepat di lokasi ini,” tandasnya, saat sidang PS di Kerangan ini.

Sementara itu salah satu Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT, Herry C Franklin, menjelaskan bahwa sidang Pemeriksaan Setempat merupakan rangkaian dari proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang.

Ini dilakukan untuk mengecek lokasi tanah seluas 30 Ha yang diberikan oleh fungsionaris adat kepada pemerintah Kabupaten Manggarai dulu, yang sekarang sudah beralih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

“Kita belum bisa pada tataran memberi kesimpulan, ini masih pembuktian di persidangan masih berjalan. Ini satu tahapan untuk pembuktian dalam persidangan yang dibutuhkan majelis, jaksa dan penasehat hukum,” paparnya.

Herry C Franklin menambahkan, terkait batas-batas lokasi, tidak secara keseluruhan diambil. Hanya sampel saja. itu akan dipertimbangkan dalam surat tuntutan JPU, putusan, maupun pembelaan para terdakwa melalui penasehat hukum masing-masing.

Hadir dalam sidang PS tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Wari Juniati dan Fransiska Paulina Nino didampingi hakim anggota, Ari Prabowo, Ngguli Mbani Awang, Ibnu Kholik, dan Gustaf Marpaung. Hadiri pula kuasa hukum dari 17 terdakwa dan JPU dari Kejati NTT. (KI-01)

Check Also

Kriminalisasi Petani Kopsa-M, SETARA Institute: Ujian Lanjutan Visi Presisi Polri

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, visi Presisi Polri tengah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *