Home / Hukum / Kasus Penyegelan Tanah di Sesetan, Togar Situmorang: Jangan Cederai Profesi Advokat!
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Kasus Penyegelan Tanah di Sesetan, Togar Situmorang: Jangan Cederai Profesi Advokat!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, meminta semua pihak untuk melihat secara jernih kasus penyegelan tanah di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Kaswari Nomor 12 Sesetan, Denpasar Selatan. Jangan sampai ada salah kaprah, terutama menyudutkan advokat yang menjalankan tugas berdasarkan surat kuasa klien (Baca: Gaduh Kasus Penyegelan di Sesetan, Muhaji: Tak Ada Preman, Tidak Ada Penyekapan!).

Ditemui di Denpasar, Minggu (4/10/2020), Togar Situmorang membenarkan bahwa Law Firm Togar Situmorang saat ini menangani klien bernama Muhaji, selaku pemegang sertifikat hak milik (SHM) 11392 atas lahan di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Kaswari Nomor 12 Sesetan, Denpasar Selatan.

Selaku kuasa hukum, pihaknya tentu mengambil langkah hukum yang terbaik untuk klien. Selain itu, dalam beberapa hal, tentu kuasa hukum mengikuti kehendak klien (Baca: 5 Kali Somasi dan Sekali Mediasi, Muhaji: Di Mana Keadilan untuk Saya?).

“Selaku kuasa hukum, kami hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan Muhaji dan istrinya, selaku klien kami. Apalagi lahan yang ditempati oleh salah keluarga tersebut merupakan hak milik sah dari Muhaji, yang tak lain adalah klien kami,” ucapnya.

“Fakta lahan itu milik Muhaji, dibuktikan dengan adanya SHM 11392 yang dipegang Muhaji. Itu yang kita jadikan acuan,” imbuh Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan; Lantai Dasar Blok A Nomor 12 Srengseng Junction, Jalan Srengseng Raya Nomor 69 RT/RW 05/06, Jakarta Barat; Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon; Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22, Denpasar; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar; serta Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang – Pontianak, Kalimantan Barat, ini.

Dalam menangani kasus Muhaji ini, lanjut Togar Situmorang, selaku kuasa hukum pihaknya sudah memberikan advice hukum yang terbaik untuk klien. Bahkan pihaknya pun sudah bersurat  dan menanyakan mengenai izin bangunan di atas lahan milik Muhaji tersebut ke instansi-instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar, PTSP Kota Denpasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar dan Provinsi Bali.

“Setiap surat yang dilayangkan, kami tembuskan ke Wali Kota Denpasar, Satpol PP Provinsi Bali dan Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Camat Denpasar Selatan, dan Lurah Denpasar Selatan,” papar advokat yang belakangan banyak dipercaya selebriti tanah air sebagai kuasa hukum ini.

Dari berbagai langkah tersebut, pihaknya mendapatkan jawaban bahwa bangunan yang berada di atas lahan milik Muhaji tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

“Dengan kata lain dapat dikategorikan sebagai bangunan liar,” ujar Togar Situmorang, yang didampingi tim dari Law Firm Togar Situmorang advokat Muchammad Arya Wijaya, SH.

Dikatakan, pada prinsipnya setiap orang dilarang untuk mendirikan bangunan, kecuali orang tersebut telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar. Ini penting, salah satunya supaya bangunan yang didirikan tidak membahayakan orang lain.

“Terlebih dalam kasus ini, bangunan orang tersebut telah dikonfirmasi oleh Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, tidak terdaftar dalam sistem data base dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Oleh sebab itu, bangunan tersebut merupakan bangunan liar atau ilegal yang berdiri tanpa memperoleh izin dari pemerintah setempat,” tandas Togar Situmorang.

“Yang sangat disayangkan lagi, tanah dan lahan tempat bangunan itu berdiri bukan miliknya, melainkan milik klien kami Bapak Muhaji yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kota Denpasar. Oleh sebab itu, apapun alasan dari pihak yang ada di atas tanah klien kami, tidak dibenarkan oleh perarturan perundangan-undangan berlaku,” imbuhnya.

Togar Situmorang pun meminta mereka yang menempati lahan milik kliennya, agar tidak menggiring opini publik atau mendramatisir seolah-seolah menjadi korban dalam masalah ini. Apalagi dengan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan penyekapan dan aksi premanisme.

Terkait adanya penyebutan nama saya dan klien kami dalam video di youtube yang sudah beredar, kami akan segera mengambil langkah hukum supaya kebenaran bisa diperlihatkan secara terang benderang, serta tidak mencederai profesi advokat yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh klien,” pungkas Togar Situmorang. (KI-01)

Check Also

Kriminalisasi Advokat, DPN Peradi Sikapi Serius Aduan Togar Situmorang

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menggelar rapat secara tertutup …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *