Home / Hukum / Kasus Dugaan Surat Palsu, Kuasa Hukum Pelapor: Usut Tuntas dan Ungkap Aktor Intelektualnya!
Dion Pongkor, SH (kanan) selaku kuasa hukum Pelapor Bonefasius Bola. (istimewa)

Kasus Dugaan Surat Palsu, Kuasa Hukum Pelapor: Usut Tuntas dan Ungkap Aktor Intelektualnya!

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Kasus dugaan penggunaan surat palsu dalam sengketa lahan di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali mencuat. Hal ini menyusul kembali ditetapkannya Camat Boleng, Bonaventura Abunawan, sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT.

Menariknya, di tengah penetapan Bonaventura Abunawan sebagai tersangka jilid II ini, beredar kabar tak sedap. Sebab ada pihak-pihak tertentu yang justru menuding bahwa terbitnya sprindik baru dan pengulangan penyidikan atas surat palsu tersebut melanggar hukum. Hal tersebut melawan putusan Praperadilan yang telah membebaskan Bonaventura Abunawan.

Dinamika ini pun mendapat perhatian dari pihak Pelapor, Bonefasius Bola, tokoh adat ulayat Terlaing yang juga oleh Tua Golo Terlaing, Boleng. Kubu Bonefasius Bola meminta semua pihak, untuk tidak menciptakan opini masing-masing dalam kasus ini.

“Kami menghimbau khalayak umum untuk tidak menciptakan opini-opini yang menjurus ke arah fitnah, yang bertujuan untuk mendiskreditkan kinerja aparat penegak hukum dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus dugaan surat palsu ini,” kata Dion Pongkor, SH, selaku kuasa hukum Bonefasius Bola, melalui keterangan tertulisnya yang diterima kitaindonesia.com, di Labuan Bajo, Selasa (21/7/2020).

Ia menjelaskan, kliennya adalah pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Palsu (Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP), yaitu Surat Pernyataan Adat Wau Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018, yang digunakan dalam perkara Perdata Nomor 10/ Pdt.G/ 2018/PN.Lbj di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Ia pun meluruskan infomasi di khalayak umum yang menyatakan bahwa terbitnya sprindik baru dan pengulangan penyidikan atas surat palsu tersebut melanggar hukum karena melawan putusan Praperadilan yang telah membebaskan tersangka.

Menurut Dion Pongkor, pokok pertimbangan putusan Praperadilan pada tanggal 27 Januari 2020, Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pid.Pra/ 2020/ PN.Kpg, yang mengabulkan pengajuan Praperadilan tersangka hanya menyangkut prosedur penyitaan yang dilakukan Polda NTT (Putusan Praperadilan Hal. 52-54).

“Bahwa terkait materi pokok perkara yaitu tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu, Hakim Praperadilan dengan terang dan jelas menyatakan: ‘Permohonan Pemohon Praperadilan bahwa surat pernyataan Kesatuan Adat Aau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng tanggal 29 Agustus 2018 isinya benar dan tidak palsu telah memasuki materi perkara yang bukan menjadi wewenang Praperadilan untuk menilai dan menentukan apakah surat tersebut palsu atau tidak palsu (Putusan Praperadilan Hal. 58)’,” urai Dion Pongkor.

Mengingat putusan Praperadilan tersebut hanya menyangkut prosedur penyitaan dan tidak memasuki materi perkara, imbuhnya, pihaknya mendukung penetapan tersangka terhadap Bonaventura Abunawan oleh Polda NTT pada tanggal 16 Juli 2020.

“Dan, kami meminta Polda NTT mengusut tuntas kasus tersebut dengan mengungkap aktor intelektual dan pihak – pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan surat yang diduga palsu tersebut tanpa kecuali,” tandas advokat muda lulusan UGM ini.

Dion Pongkor juga mendorong Polda NTT untuk segera menetapkan pihak-pihak yang menggunakan surat palsu tersebut sebagai tersangka, untuk membuat efek jera di masyarakat.

“Sebab maraknya penggunaan surat palsu dalam sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Manggarai Barat telah menghambat kemajuan Kabupaten Manggarai Barat yang diproyeksikan sebagai kawasan wisata premium,” tegas Dion Pongkor.

Diketahui, penetapan Bonaventura Abunawan sebagai tersangka tertuang dalam surat Nomor SP-Tap TSK/ 24/ VII/ 2020/ Ditreskrimun, tertanggal tanggal 16 Juli 2020. Dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Direktur Reskrimum Polda NTT, Kombes Pol Eko Widodo, SIK, tersebut Bonaventura Abunawan disangkakan melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) dan ke 1e KUHP.

Selain itu, dalam surat panggilan tersebut, Bonaventura Abunawan diminta menghadap penyidik AKP Edy, SH, MH di Ruangan Subdit III Jantras Ditreskrimum Polda NTT, Jumat (24/7/2020) Pukul 10.00 Wita.

Kasus ini bermula ketika salah satu tokoh adat ulayat Terlaing, Boleng, yang juga oleh Tua Golo Terlaing, Bonefasius Bola, melaporkan Surat Pernyataan Adat Wa’u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tertanggal 29 Agustus 2018. Surat tersebut digunakan dalam perkara Perdata Nomor 10/ Pdt.G/ 2018/ PN.Lbj di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Dalam perjalanan, Direskrimum Polda NTT menetapkan Bonaventura Abunawan sebagai tersangka dan menahan yang bersangkutan karena melakukan tindak pidana berupa dugaan pembuatan surat palsu atas lahan tanah ulayat Terlaing yang berlokasi di Mejerite, Rangko, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat.

Hanya saja, Bonaventura Abunawan melakukan perlawanan. Ia mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang. Hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan gugatan Bonaventura Abunawan tanggal 21 Januari 2020.

Menang di Praperadilan, ternyata tak membuat kasus ini tutup buku. Sebab pada 17 Februari 2020, Ditreskrimum Polda NTT kembali menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor SP-Sidik/ 74/ II/ 2020. Selanjutnya, Ditreskrimum Polda NTT menetapkan Bonaventura Abunawan sebagai tersangka, pada tanggal 16 Juli 2020. (KI-01)

Check Also

Diduga Cemarkan Nama Baik, Istri Zainal Tayeb dan Salah Satu Media Online Disomasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online, istri dari terdakwa Zainal Tayeb, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *