Home / Hukum / Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Jual Beli Tanah di Labuan Bajo, Pemilik Lahan Berharap Keadilan
Ch Harno (kiri) selaku kuasa hukum Yusuf Ondeng dan keluarga saat memberikan keterangan kepada wartawan di Labuan Bajo, Jumat 6 Agustus 2021. (kitaindonesia/san edison)

Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Jual Beli Tanah di Labuan Bajo, Pemilik Lahan Berharap Keadilan

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Kasus tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terus menyita perhatian publik. Apalagi beberapa di antaranya melibatkan pejabat hingga politisi.

Yang terbaru, perhatian publik tertuju pada kasus dugaan pemalsuan tanda tangan jual beli tanah di Labuan Bajo, tepatnya di Air Kemiri, Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat.

Kasus ini telah dilaporkan oleh pemilik lahan Yusuf Ondeng, Frans Lawarudin, Yohanes Wahidin dan Yosef Sarli ke Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Manggarai Barat pada tanggal 7 April 2021 lalu. Mereka melaporkan empat orang warga Labuan Bajo masing-masing berinisial YS, RS, JF dan AH.

“Klien kami melaporkan mereka atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan kwitansi jual beli, pemalsuan warkah sertifikat hak milik dan pengunaan sertifikat hak milik yang diduga palsu untuk tanah milik klien kami yang berlokasi di Air Kemiri, Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,” kata Ch Harno, kuasa hukum para Pelapor, kepada kitaindonesia.com di Labuan Bajo, Kamis 6 Agustus 2021.

Menurut dia, kliennya yang merupakan pemilik lahan, mengharapkan keadilan dalam kasus ini. Karena itu, para Pelapor mendorong pihak kepolisian untuk memproses kasus ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan dong dihalang-halangi. Biarkan kasus ini diproses oleh pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ch Harno.

“Kalau misalnya ada indikasi BPN memperlambat proses hukum ini, BPN juga akan kita laporkan ke polisi,” imbuhnya.

Ch Harno bersama para Pelapor, Kamis 6 Agustus 2021 siang, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat untuk mengklarifikasi proses penerbitan sertifikat tanah milik Yusuf Ondeng itu menjadi atas nama YS, salah satu Terlapor.

“Dari hasil klarifikasi tersebut, ternyata memang kwitansi jual beli dan akta jual belinya tidak ada. Jadi, kita menduga YS telah membuat kwitansi palsu untuk menguasai tanah milik klien kami Yusuf Ondeng,” jelas Ch Harno.

Menurut dia, apabila kwitansi jual beli, akta jual beli hingga warkah tidak ada, maka penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terlapor YS patut diduga dilakukan dengan cara melawan hukum.

“Ini kah aneh. Bagaimana seseorang yang tidak punya warkah, tidak punya kwitansi jual beli, tidak ada akta jual beli, kok bisa membuat sertifikat hak milik?” tandas Ch Harno, yang didampingi para kliennya.

Mencermati fakta-fakta ini, pihaknya berharap pihak kepolisian bisa menelusuri kasus ini demi keadilan bagi para Pelapor.

Ch Harno kemudian menjelaskan kronologis jual beli lahan tersebut hingga bermasalah seperti saat ini. Disebutkan, pada tahun 1968, Yusuf Ondeng membeli sebidang tanah seluas sekitar 2000 m2 dari Penjual bernama Dimu. Sejak saat itu, Yusuf Ondeng mendirikan rumah di lahan tersebut dan menempatinya.

Selanjutnya tahun 1971, selain Yusuf Ondeng, adik kandungnya bernama Frans Lawarudin juga mendirikan rumah (masih dalam lahan yang telah dibeli oleh Yusuf Ondeng) dan menempatinya pula.

Selanjutnya pada tahun 1974, YS yang tak lain adalah mertua dari Frans Lawarudin, ikut tinggal dalam rumah yang dibangun Frans Lawarudin.

Yusuf Ondeng kemudian membuat sertifikat hak milik untuk sebagian dari  tanah yang telah dibelinya (seluas 610 m2). Sisanya seluas sekitar 1400 m2 dihibahkan oleh Yusuf Ondeng kepada adiknya bernama Frans Lawarudin.

Pada tahun 2012, Frans Lawarudin  bermaksud mengurus sertifikat untuk tanah hasil hibah dari kakaknya tersebut di BPN Manggarai Barat. Namun BPN memberitahukan bahwa tanah dimaksud telah disertifikatkan sebagai hak milik atas nama YS.

Atas informasi tersebut, pada tahun itu juga, Frans Lawarudin mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mempersoalkan proses sertifikat yang dilakukan YS.

Dalam perkara tersebut, YS mengajukan beberapa alat bukti, antara lain 3 (tiga) lembar kwitansi jual-beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Frans Lawarudin. Namun Frans Lawarudin bersumpah demi Tuhan dan Leluhur, bahwa dirinya tidak pernah membuat apalagi menandatangani kwitansi jual beli tanah dimaksud.

Dalam perjalanan, seorang berinisial AH menjual sebagian dari tanah tersebut kepada pihak lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Yusuf Ondeng dan Frans Lawarudin. Selanjutnya JF membangun ruko di atas tanah tersebut.

Terkait hal ini, telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dalam kurun waktu dari tahun 2012 hingga Maret 2021. Akan tetapi semua upaya tersebut tidak memberikan hasil. Bahkan Yusuf Ondeng dan Frans Lawarudin sudah dua kali melayangkan somasi, namun juga tidak diindahkan.

Akhirnya Yusuf Ondeng, Frans Lawarudin dan keluarga memutuskan melaporkan YS, RS, JF dan AH ke Polres Manggarai Barat. Keempatnya dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUH Pidana. (KI-01)

Check Also

Kriminalisasi Petani Kopsa-M, SETARA Institute: Ujian Lanjutan Visi Presisi Polri

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, visi Presisi Polri tengah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *