Nusantara

Kanwil Kemenkumham Bali Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Predikat tersebut diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, dalam acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, yang digelar secara virtual, Senin 20 Desember 2021.

Acara dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi beserta seluruh Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM pada Kanwil Kemenkumham Bali.

Acara diawali dengan Laporan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Erwan Agus Purwanto.

Ia menjelaskan, salah satu tujuan penyelenggaraan acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil nyata.

“Salah satunya berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” jelas Agus Purwanto.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/ WBBM 2021 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia.

“Penyerahan predikat WBK/ WBBM ini merupakan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas, sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,” ucapnya.

Adapun Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, berpesan agar penganugerahan WBK dan WBBM ini harus menjadi ikon pelayanan publik, dan selaras dengan semangat pencegahan korupsi di Indonesia.

“Komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif,” tegasnya.

“Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” imbuh Wapres Ma’ruf Amin.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk, mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah membantu dan mendukung Kanwil Kemenkumham Bali dalam meraih predikat WBK.

“Terima Kasih atas doa, kerja sama dan kerja kerasnya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk meraih kesuksesan selanjutnya,” kata Jamaruli Manihuruk.

Selain Kanwil Kemenkumham Bali, satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang berhasil meraih predikat WBK tahun 2021 adalah Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

“Total keseluruhan satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBK di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali sebanyak enam (6) satuan kerja yaitu Kanwil Kemenkumham Bali, Bapas Karangasem, Lapas Perempuan Kerobokan, Rupbasan Denpasar, Kanim Singaraja dan Kanim Khusus TPI Ngurah Rai dan satu (1) satuan kerja Predikat WBBM yaitu Kanim Kelas I TPI Denpasar,” pungkas Jamaruli Manihuruk. (KI-01)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button